Catat! Nunggak 6 Tahun, Freeport Diminta Lunasi Bayar Pajak Rp5,6 Triliun

BIAK - Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Provinsi Papua Gerson Jitmau meminta manajemen PT Freeport Indonesia segera melunasi kewajiban tunggakan pajak air permukaan kepada Pemprov Papua mencapai Rp5,6 triliun terhitung 2011-2017.

"Kewajiban membayar tunggakan pajak air permukaan di areal tambang Freeport sesuai dengan putusan Pengadilan niaga Jakarta pada tanggal 18 Januari 2017," kata Kepala Badan PPD Gerson Jitmau di Biak, Rabu (27/9/2017).

Baca Juga: Wih! BPJS Ketenagakerjaan Kaji Beli Saham Freeport

Ia mengatakan, berdasarkan data pemakaian air permukaan dilakukan manajemen PT Freeport Indonesia mencapai 115 debit per detik sejak tahun 2011 hingga 2017 Gerson menegaskan tunggakan pajak air permukaan Freeprot Indonesia kepada pemerintah Provinsi Papua harus dibayar mengingat hal ini sudah memiliki dasar atas putusan pengadilan Jakarta.

Pembayaran tunggakan pajak air permukaan yang ditanggung PT Freeport Indonesia, menurut Gerson, harus distor langsung ke kas daerah Pemprov Papua.

"Ya kami sebagai organisasi perangkat daerah teknis Pemprov Papua sangat berharap kewajiban pajak Freeport sudah harus dibayar perusahaan tambang terbesar di areal wilayah Negara Kesatuan Republik Indensia," tegas mantan Ketua DPD KNPI Papua itu.

Baca Juga: Beli Saham Freeport, Pemda Bisa Rilis Surat Utang

Menyinggung sumber penerimaan asli daerah Papua, menurut Gerson, hingga 2017 tetap menjadi primadona pajak kendaraan bermotor, air permukaan serta retribusi daerah.

"Optimalisasi peningkatan penerimaan asli daerah dari sektor pajak kendaraan di berbagai daerah dan retribusi terus digenjot melalui UPTD Samsat 29 kabupaten/kota," ujarna.

Berdasarkan data target penerimaan pajak dan retribusi daerah Pemerintah Provinsi Papua pada tahun anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp1,2 triliun.

(Dani Jumadil Akhir)