JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyoroti kondisi keuangan PT PLN (Persero) dalam rangka pemenuhan target penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan (Program 35 GW). Dirinya menilai Kinerja PT PLN ditinjau dari sisi keuangan terus mengalami penurunan seiring dengan semakin besarnya kewajiban perseroan untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung dengan pertumbuhan kas bersih operasi.
Berdasarkan hal ini, Sri Mulyani melayangkan surat ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Dalam surat bernomor S-781/MK.08/2017 itu, ada beberapa poin yang disampaikan Sri Mulyani.
Baca juga: Surat Sri Mulyani Bocor, Kementerian BUMN: Di Indonesia Mana yang Tidak Bocor Sih?
Menanggapi hal ini, Kementerian BUMN sudah mengirimkan surat balasan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berisi beberapa poin. Diantaranya Kementerian BUMN menjelaskan strategi yang akan dilakukan untuk menjaga kondisi keuangan PT PLN (Persero).
Adapun isi surat mengenai PLN menjaga kondisi keuangannya yang diterima Okezone pada Rabu (27/9/2017), yaitu:
Baca juga: 2 Tahun Lalu, Rizal Ramli Sudah Ramalkan Proyek Listrik 35.000 Mw Bakal Tekan Kinerja PLN
PT PLN (Persero) dalam porsi korporasi telah menyiapkan langkah untuk memenuhi pendanaan diantaranya melakukan revaluasi aset, meningkatkan produktivitas aset eksisting, efisiensi operasi dan pengadaan barang dan jasa.
Kebutuhan pendanaan melalui pinjaman diutamakan untuk dipenuhi dari lembaga multilateral development bank guna mendapatkan cost of fund lebih murah dan penarikan pinjaman disesuaikan dengan progress kemajuan proyek.
Baca juga: Soal Risiko Gagal Bayar PLN, Kementerian BUMN: Kondisi Likuiditas Selalu Dijaga
Kondisi likuiditas PT PLN (Persero) selalu dijaga untuk mampu mendanai operasi perusahaan dan pemenuhan kewajiban terhadap kreditur, baik kreditur perbankan maupun pemegang obligasi perusahaan.
(Fakhri Rezy)