Soal Proyek 35.000 Mw, Menteri Jonan: Kalau PLN Terasa Berat, Ya Diserahkan ke Swasta

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti risiko keuangan PT PLN (persero). Berdasarkan profil jatuh tempo pinjaman PLN, kewajiban pokok dan bunga pinjaman PLN diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang.

Dalam poin surat tersebut, dibahasnya penugasan program 35.000 megawatt (mw). Dirinya berpendapat perlu dilakukan penyesuaian target penyelesaian investasi PLN dengan mempertimbangkan ketidakmampuan PLN dalam memenuhi pendanaan investasi dari arus kas operasi, tingginya outlook debt maturity (profil utang jatuh tempo), serta kebijakan pemerintah terkait tarif, subsidi listrik, dan penyertaan modal negara (PMN). Hal ini diperlukan untuk menjaga sustainabilitas fiskal APBN dan kondisi keuangan PLN yang merupakan salah satu sumber risiko fiskal pemerintah.

 Baca juga: Disurati Sri Mulyani, Ini Bocoran Kementerian BUMN soal Perkembangan Proyek Listrik 35.000 Mw

Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan pembagian pengadaan listrik 35.000 mw dibagi dua yaitu, swasta 25.000 mw dan PLN sisanya yakni 10.000 mw.

Menteri Jonan mengatakan, jika PLN merasa investasi untuk penambahan listrik 10.000 mw masih belum dapat dicapai, maka dirinya mengusulkan untuk dialihkan kepada swasta.

 Baca juga: Surati Menteri BUMN dan ESDM, Sri Mulyani Soroti Risiko Gagal Bayar Utang PLN

"Kalau memang PLN investasinya terasa berat, ya sudah diserahkan ke swasta. Nah nanti ini kita evaluasi," ujar Jonan di Istana, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Jonan juga meminta PLN agar dapat melakukan efisiensi pada biaya-biaya perawatan. Selain itu, Jonan menyampaikan keyakinannya dengan pendapatan yang diperoleh PLN pada 2017 tidak ada pengaruh kepada megaproyek pengadaan listrik 35.000 mw.

 Baca juga: Usai Bertemu Jokowi, Menteri Jonan: Tarif Listrik Tidak Naik hingga Akhir Tahun, PLN Masih Untung

"Tidak ada, tidak ada. Kan 35.000 Megawatt itu tidak diselesaikan sampai 2019 saja. Kan tidak mungkin bisa juga secara teknis. Jadi akan diselesaikan mungkin sampai 2023/2024," kata Jonan.

Menteri ESDM melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi selama sekitar 30 menit yang selesai pada pukul 16.30 WIB.

(Fakhri Rezy)