MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyadari adanya anggapan bahwa perusahaan milik negara terkesan memonopoli proyek infrastruktur lantaran tak banyak perusahaan swasta yang dilibatkan.
Teguran tak hanya datang dari kontraktor swasta nasional. Pejabat kedua tertinggi di Indonesia, yakni Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga pernah mengingatkan Rini agar perusahaan swasta juga lebih dilibatkan dalam pembangunan proyek infrastruktur.
"Suatu kali Pak Wakil Presiden bilang, 'Kamu bisa berikan (proyek pengerjaan infrastruktur) juga ke yang lain (kontraktor non BUMN)'," kata Rini saat ditemui di Jakarta, Kamis (28/9/2017).
Baca Juga: Menko Luhut Usul Jual BUMN? Komisi VI: Tutup Anak Usaha yang Merugi!
Rini punya alasan mengapa perusahaan atau kontraktor swasta tak banyak dilibatkan untuk mengerjakan proyek infrastruktur. Meskipun, ujung-ujungnya menimbulkan anggapan perusahaan negara melakukan monopoli.
Menurut dia, memang tak mudah bagi pihak swasta jika terlibat dalam pengerjaan proyek infrastruktur. Masalahnya, butuh dana serta komitmen yang kuat agar pengerjaan pembangunan infrastruktur bisa berjalan tanpa banyak hambatan.
Baca Juga: Buka Lowongan Kerja, BUMN Ini Cari Lulusan Ilmu Hukum hingga Teknik
Oleh karenanya, untuk proyek infrastruktur yang mengandung risiko tinggi dan berada di remote area mau tidak mau kendalinya ada di perusahaan milik negara. Tujuannya supaya pembangunan infrastruktur sesuai target.
"Investor butuh kepastian. Kalau mereka tidak dapat kepastian soal pembebasan lahan, mereka tidak akan mulai bekerja," jelasnya.
Meski demikian, bukan berarti pihak swasta tidak dilibatkan sama sekali dalam hal ini. Sebab, tambah Rini, jika infrastruktur sudah kelar dibangun maka pihak swasta bisa terlibat di bagian pengelolaan.
"Kalau sudah selesai akan kita tawarkan ke pihak lain, ke investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Seperti Bawen-Salatiga sekarang ada Astra (perusahaan swasta)," tandasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)