Oleh karenanya, untuk proyek infrastruktur yang mengandung risiko tinggi dan berada di remote area mau tidak mau kendalinya ada di perusahaan milik negara. Tujuannya supaya pembangunan infrastruktur sesuai target.
"Investor butuh kepastian. Kalau mereka tidak dapat kepastian soal pembebasan lahan, mereka tidak akan mulai bekerja," jelasnya.
Meski demikian, bukan berarti pihak swasta tidak dilibatkan sama sekali dalam hal ini. Sebab, tambah Rini, jika infrastruktur sudah kelar dibangun maka pihak swasta bisa terlibat di bagian pengelolaan.
"Kalau sudah selesai akan kita tawarkan ke pihak lain, ke investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Seperti Bawen-Salatiga sekarang ada Astra (perusahaan swasta)," tandasnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)