3 Tahun Jokowi-JK, Kementerian PUPR Akui Pengentasan Kawasan Kumuh Baru 18,4%

JAKARTA - Pengetasan kawasan kumuh masih menjadi kendala. Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, penyelesaian kawasan kumuh yang dilakukan baru 7.000 hektar (ha) dari target 38.000 ha atau 18,4%.

Lantas apa penyebab pengetasan kawasan kemiskinan begitu lambat?

 Baca juga: Gawat! Kawasan Kumuh 38.641 Ha, Paling Banyak di Pulau Jawa

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PUPR Danis Sumadilaga mengatakan, hambatan untuk menyelesaikan masalah di kawasan kumuh adalah sosial. Banyak masyarakat yang sulit pindah ketika kawasan kumuh akan ditata ulang.

"Kalau betulin rumahnya gampang. Tapi kan harus sosialisasi, kita kan memindahkan orang," ujarnya di Kantos Staf Presiden, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

 Baca juga: Wah, Urbanisasi Jadi Tantangan Selesaikan Permukiman Kumuh

Danis mengatakan, kawasan kumuh kebanyakan berada di kota-kota besar seperti Jakarta. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada hubungan pembangunan jalan baru dengan bertambahnya kawasan kumuh.

"Gak ada hubungan dengan jalan tol. Kawasan ini banyaknya di dalam kota," tandansya.

 Baca juga: Masih Ada 90% Kawasan Kumuh di Indonesia, Kementerian PUPR: Masalahnya Komunikasi Tidak Lancar!

Meski demikian, dia melanjutkan, progres menyelesaikan atau menata kembali kawasan kumuh akan terus dikerjakan. Di mana saat ini pinjaman dari Islamic Development Bank (IDB) dananya sudah ada sekira Rp10 triliun.

"Kota kumuh itu di Cipta Karya berdasarkan luasan 38.000 ha, sampai saat in baru sekitar 7.000 ha. Memang ini yang tadi Rp10 t itu untuk kejar target 38.000 ha," ujarnya.

(Fakhri Rezy)