MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Program Sejuta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hampir dipastikan jumlahnya melampaui target yang telah ditetapkan.
Pemerintah serius untuk mewujudkan cita-cita pemerintah dalam meningkatkan jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki rumah. Sasaran konsumen dari rumah murah ini adalah mereka yang berpenghasilan antara Rp3 juta-4 juta per bulan.
Sehingga, biaya angsuran setiap bulannya sangatlah ringan jika dibandingkan dengan biaya sewa rumah sebesar Rp600.000 per bulan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian kinerja Program Sejuta Rumah perakhir September 2017 telah mencapai 623.344 unit rumah siap huni.
Pemerintah terus berupaya menyelesaikan program tersebut secara maksimal. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin menjelaskan, dari jumlah tersebut, Kementerian PUPR telah memfasilitasi penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 518.694 unit dan non- MBR sebanyak 104.650 unit.
“Kalau kita bandingkan dengan realisasi 2015, saat pencanangan awal 609.000 unit, kondisi akhir September ini sudah melampaui target pada 2015. Kami harapkan kedepannya bisa lebih tinggi,” kata Syarif.
Syarif menjelaskan, kelangkaan kepemilikan rumah (backlog ) dipengaruhi ketersediaan (supply ) lahan dan kebutuhan (demand ) rumah yang tidak sesuai. Menurut dia, kebutuhan perumahan setiap tahun mencapai 800.000 unit, sedangkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS), lahan yang tersedia kurang lebih hanya mencukupi untuk membangun 400.000 unit.
Dia memaparkan kendala dalam pelaksanaan Program Sejuta Rumah, antara lain ketersediaan lahan sehingga harga tanah semakin mahal, perizinan yang memerlukan waktu yang lama, panjang, dan biaya tinggi, terbatasnya anggaran pemerintah untuk sektor perumahan.
Selain itu, banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak menginginkan dengan lokasi rumah yang terbangun karena jauh dari tempat mereka bekerja. “Persoalannya banyak MBR kita yang kerja di kota, tapi rumah tersedia jauh dari tempat kerja sehingga ada kecenderungan yang dibangun tidak ditinggali,” ungkap Syarif.
Kementerian PUPR berupaya mempercepat pembangunan perumahan dengan berbagai strategi, seperti penyediaan perumahan melalui APBN seperti pembangunan fisik rumah susun sewa, rumah khusus, pembangunan baru, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH).
Selanjutnya pembiayaan perumahan melalui skema bantuan pembiayaan rumah berupa KPR bersubsidi (FLPP), subsidi selisih bunga (SSB), dan subsidi bantuan uang muka (SBUM); dukungan regulasi dan deregulasi untuk penyederhanaan perizinan; dan penggunaan teknologi industrialisasi perumahan.
Pemerintah terus menggenjot capaian Program Satu Juta Rumah. Sebab, kekurangan kebutuhan rumah (backlog ) perumahan bagi masyarakat di Indonesia masih cukup tinggi sehingga penyediaan perumahan melalui Program Satu Juta Rumah sangat diperlukan.
Selain pasar perumahan yang terbuka cukup luas, pemerintah pun terus mendorong peran serta aktif dari para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk mendukung program ini. “Pada 2016 mencapai lebih dari 800.000 unit atau 805.169 unit rumah, maka pada 2017 ini kami lebih optimistis program ini bisa terus ditingkatkan.
Apalagi, kebutuhan hunian bagi masyarakat khususnya MBR terus meningkat setiap tahunnya,” kata Syarif. Dia pun menyatakan keoptimisannya akan target pada 2017.
Menurut dia, adanya berbagai kemudahan perizinan yang diberikan pemerintah, serta adanya dukungan pembiayaan perumahan bagi masyarakat melalui KPR FLPP, diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni dengan harga yang terjangkau.
Syarif menerangkan, porsi pembangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan non- MBR pada pelaksanaan Program Satu Juta Rumah tahun 2017 tidak mengalami perubahan. “Komposisi pembangunan rumah pada 2017 masih tetap 700.000 untuk MBR dan 300.000 untuk non- MBR,” tutur dia.
Direktur Rumah Umum dan Komersial Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dadang Rukmana pun yakin bahwa target sejuta rumah bakal tercapai pada akhir 2017 ini.
Dia menceritakan, saat melaksanakan kunjungan lapangan ke Perumahan Bumi Salam Sejahtera (BSS) di Kecamatan Moncongloe Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Dadang Rukmana yang didampingi PPK wilayah II Dudi Mustofa juga melakukan peletakan batu pertama prasarana sarana dan utilitas (PSU) berupa rumah ibadah Masjid Annur Syarif Assalam.
Dadang juga mengapresiasi para pengembang di Sulawesi Selatan seperti PT Sanusi Karsa Tama yang membangun perumahan bersubsidi dengan kualitas baik. Sebagai catatan, perumahan BSS pada 2015 mendapatkan bantuan PSU dari Kementerian PUPR yang dimotori oleh Subdit Bantuan Rumah Umum berupa jalan lingkungan dengan panjang 480 meter.
Sementara pada 2017 perumahan ini juga kembali mendapat bantuan jalan lingkungan dengan panjang 814 meter. “Dengan dukungan pemerintah setempat kami yakin target pembangunan sejuta rumah, yakni 700.000 rumah bersubsidi dan 300.000 rumah komersial atau umum dapat terlampaui dan BSS menjadi salah satu rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang patut dijadikan contoh,” katanya.
Pengembang PT Sanusi Karsa Tama Abdul Salam menyatakan, pihaknya akan selalu konsisten membangun dengan hati dalam membangun rumah bersubsidi bagi masyarakat.
“Dengan kinerja yang baik, kami pun berhasil meraih penghargaan baik dari pemerintah provinsi maupun pusat dan perumahannya menjadi salah satu perumahan terbaik di Indonesia,” katanya.
Demi mendorong pelaksanaan Program Sejuta Rumah, Kementerian PUPR menggandeng berbagai pemangku kepentingan bidang perumahan, seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah (pemda), pengembang, perusahaan melalui Program corporate social responsibility (CSR), perbankan, dan masyarakat.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)