Dorong Kebijakan One Map Policy , Menko Darmin Lakukan Informasi Geospasial Tematik

JAKARTA - Pemerintah menilai kebijakan one map Policy atau satu peta sangat urgent dan penting. Mengingat kebijakan tersebut memainkan peran penting dalam peningkatan investasi dan pengembangan wilayah ekonomi di Indonesia.

Kebijakan satu peta bisa menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantang dan hambatan dalam proses pembangunan. Khususnya dalam hal perizinan yang sering terjadi tumpang tindih dalam penggunaan lahan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan nantinya kebijakan satu peta tersebut akan diimplementasikan dengan melakukan kompilasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) nasional.

Baca juga: Catat! Menko Darmin: Kebijakan Satu Peta Sangat Krusial dan Urgent bagi Indonesia

Oleh karenanya pemerintah melakukan kompilasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) nasional. Nantinya IGT ini akan terlebih dahulu dimulai dari pulau Kalimantan.

"Hingga saat ini yang paling bagus dan sudah maju itu ada di Kalimantan. Karena di awal terbitnya Peraturan Presiden, Presiden sudah menekankan. Kita mengusulkan dari wilayah dari barat hingga ke timur, tapi Presiden pilih kalimantan. Makanya kalimantan paling jauh kesiapan petanya," ujarnya saat ditemui di Sari Pan Pasific, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Untuk tahun ini lanjut Darmin, pemerintah akan terus melanjutkan penerapan kompilasi IGT di berbagai wilayah di Indonesia. Seperti Sumatra, Sulawesi, Bali hingga Nusa Tenggara.