Permenhub Taksi Online Disahkan, Grab: Kita Harus Berpikir Jernih Lihat Aturan Baru Ini

JAKARTA - Penyelenggara jasa transportasi berbasis aplikasi (online) memiliki payung hukum baru. Setelah 14 pasal di dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 26 Tahun 2017 di cabut Mahkamah Agung (MA), sekarang aturan tersebut diperbaiki dengan diterbitkannya PM Nomor 108 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek atau dikenal dengan Permenhub taksi online.

Merespons hal tersebut, Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata menyatakan, konsisten terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini PM 108.

"Kami berada dalam posisi untuk mendukung peraturan pemerintah. Dalam kesempatan ini kami selalu konsultasi dengan pemerintah, apa saja yang akan dilakukan,"tuturnya, di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Baca juga: SAH! Peraturan Menteri No 108 Jadi Payung Hukum Baru Taksi Online

Untuk lebih detail terkait payung hukum taksi online yang baru, Ridzki mengaku masih perlu mempelajarinya. Terlepas dari itu, dia menghargai upaya pemerintah yang menjadi koordinator dalam menetapkan aturan ini.

"Jadi itikad Menhub duduk bareng bersama ini mengademkan suasana. Kita harus berpikir jernih melihat PM yang baru ini,"tuturnya.

Baca juga: Soal Taksi Online, Organda: Angkutan Umum di Daerah Paling Terdampak

Ridzki mengatakan, jika memang ada pihak dalam hal ini mitra Grab Indonesia yang keberatan terhadap PM 108 bisa melaporkan kepada manajemen. Hal ini supaya menjaga iklim usaha tetap baik dan stabil.

"Dengan senang hati jika ada kami akan menyalurkan ke Departemen Perhubungan. Jadi kami mohon Kemenhub terbuka juga, tenang lihat apapun masukan mitra kita. Sehingga bisa menjadi pertimbangan selanjutnya," tuturnya.

(Rizkie Fauzian)