"Perubahan itu kelihatan berkurang kumuhnya, lingkungan lebih layak huni dan habitable," kata Sri.
Namun demikian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat, harus lebih bekerja keras dalam mewujudkan target nol% kawasan kumuh.
Baca juga: Gawat! Kawasan Kumuh 38.641 Ha, Paling Banyak di Pulau Jawa
Hal itu karena program pengurangan kawasan kumuh masuk dalam program RPJMN 2015-2019 yang kemungkinan tidak akan tercapai.
"Menurut evaluasi Bappenas, ini masuk di program RPJMN yang mungkin tidak akan tercapai, tapi kita harus kerja keras karena dari 38 ribu ha, di tahun ketiga baru sekitar 9.000 ha. Kita harus kerja keras terus, tidak mudah," ungkapnya.
(Fakhri Rezy)