JAKARTA - Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat pengurangan kawasan kumuh hingga 2017 baru mencapai 9.700 hektare (ha) dari target sekitar 38.000 ha yang harus ditangani sejak 2014.
Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo mengatakan program 100-0-100, yaitu penyediaan 100% akses air minum aman, pengurangan luasan kawasan kumuh perkotaan hingga 0%, dan penyediaan 100% akses sanitasi layak, mendorong kerja sama dari pemerintah pusat dan daerah agar program tersebut dapat terwujud.
Baca juga: Pemukiman Kumuh Sulit Ditangani, Menteri Basuki: Kita Tetap Harus Kerja Keras
"Dari 38 ribu ha di 2014 akan menjadi 0% di 2019. Tahun 2016 sampai 2017, sudah sekitar 9.700 ha, ini belum termasuk penanganan kumuh yang dilakukan pemerintah daerah sendiri," kata Sri di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Senin (30/10).
Ia menjelaskan pemerintah pusat mendorong agar pemerintah daerah lebih responsif dalam penanganan kawasan kumuh sehingga%tase pengurangan kawasan kumuh akan lebih besar.
Baca juga: 3 Tahun Jokowi-JK, Kementerian PUPR Akui Pengentasan Kawasan Kumuh Baru 18,4%
Sejumlah kota besar yang mengalami perubahan signifikan melalui program pengurangan kawasan kumuh, antara lain Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan dan Semarang.