Program Bedah Rumah Tahun ini Capai 4.000 Unit

KEBERHASILAN pemimpin daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dapat dilihat dari kesuksesannya menjalankan program bersama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penjabaran dari visi dan misinya selama kampanye, RPJMD menjadi acuan dasar bagi program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap tahun. Memasuki tahun keempat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah-Sachrudin, capaian RPJMD Pemkot Tangerang menjadi perbincangan hangat. Sejauh mana capaian RPJMD mereka?

Berikut petikan wawancara eksklusif Hasan Kurniawan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Tangerang Dadi Budaeri.

Pak Dadi, pada tahun keempat ini sejauh mana capaian RPJMD Arief- Sachrudin?

Seperti kita tahu, 2017 merupakan tahun keempat RPJMD kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dan Sachrudin. Kalau dari sisi capaian, kami sudah di angka 90%. Beberapa program bahkan sudah melebihi target. Misalnya, pemasangan Penerangan Jalan Umum (JPU). Pada tahun keempat ini semua pemasangan JPU sudah terpenuhi sehingga sekarang kita geser dari jalan dan gang besar menjadi ke lingkungan. Penanganan titik-titik banjir juga sudah di angka 80%. Tinggal jumlah genangan yang ada.

Terus di tingkat kesejahteraan masyarakat, yang paling mendasar adalah laju pertumbuhan penduduk, dilihat dari jumlah pasangan subur yang ikut program Keluarga Berencana (KB) sudah 100%. Indeks pembangunan manusia, penataan laporan keuangan, penanganan banjir, dan kemacetan lalu lintas juga sudah sangat bagus karena menunjukkan hal yang positif.

Terkait penangan banjir, upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah kota?

Titik banjir tinggal lima dan empat titik. Yang paling banyak sekarang adalah genangan. Jadi, genangan yang tinggal 4-5 jam saja. Untuk banjir tinggal di kawasan Priuk, yang hanya 4-5 jam. Dalam 2-3 tahun ke depan, saya rasa semua akan tuntas. Penanganan banjir sudah dilakukan dengan peninggian turap, pemasangan pompa, dan perbaikan pintu air. Termasuk yang domainnya wilayah pusat, seperti pembersihan Sungai Cirarap sudah kami lakukan. Sebab, salah satu penyebab banjir adalah meluapnya Sungai Cirarap akibat banyaknya eceng gondok dan sampah. Sekarang semuanya sudah kami bersihkan.

Kemudian apa lagi?

Secara umum, indeks pembangunan manusia itu sudah di atas nasional. Dari sisi kesejahteraan, pendapatan masyarakat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat kelulusan, indikator itu sudah sesuai target. Kemudian untuk kesejahteraan, tingkat pengangguran, partisipasi pendidikan, itu juga sesuai PDRB. Jika PDRB dibagi dengan jumlah penduduk, ketemu.

Lantas apa pekerjaan rumah terbesar Pemerintah Kota Tangerang saat ini?

Pertama, yang indikatornya agak kurang dilakukan adalah masalah air bersih. Kita capaiannya baru 15% dari total jumlah penduduk. Sementara seharusnya di kota itu bisa 90%. Berarti tinggal dua tahun lagi. Namun, dalam tempo satu tahun saja dari 17.000 pelanggan sekarang sudah menjadi 33.000 pelanggan. Artinya, peningkatan jumlah pelanggan sudah 100%. Tapi, itu tetap masih sangat jauh dari total jumlah kepala keluarga (KK) yang mencapai 400.000-500.000 KK. Jadi, kita ingin pada era manajemen PDAM yang sekarang, kita bisa menggenjot pelanggan PDAM tahun depan di atas 40% dari jumlah penduduk bisa terlayani.

Terkait pembangunan infrastruktur dasar warga, apa yang sudah dilakukan Pemerintah Kota?

Untuk itu, kami punya program bedah rumah. Bedah rumah saat ini berbeda dari tahun sebelumnya. Tiga tahun terakhir kalau dulu hanya ratusan, tahun ini 4.000 unit rumah kita bedah. Ini menjadi salah satu tolok ukur, indikator mengenai kelayakan rumah tinggal. Setelah selesai akhir tahun tidak ada lagi rumah yang kumuh. Namun, untuk rumah yang berada di atas tanah sengketa dan di bantaran sungai, itu tidak bisa dibedah. Salah satu syarat rumah yang bisa kita bedah adalah hak milik. Targetnya, dari yang tidak layak menjadi layak. Selama tiga tahun ada 13.000 rumah yang sudah kita bedah.

Bagaimana dengan kemacetan, apakah penangannya sudah sesuai RPJMD?

Untuk kemacetan, jika sesuai RPJMD sudah ditangani. Tapi, selama tiga tahun timbul titik-titik kemacetan baru. Ke depan meski ada angkutan massal bus, belum maksimal. Meskipun sampai Desember ini masih gratis. Kita ingin di RPJMD akan datang, alokasi dananya lebih besar, yakni Rp1 triliun. Caranya bisa kita cicil. Ke depan akan ada penambahan unit bus dan koridor. Tahun depan koridor dua sudah harus dibuka.

Lalu berapa besaran anggaran dalam melaksanakan semua program itu?

Serapan anggaran kita rata-rata mencapai 88-90%. Tahun kemarin dari anggaran Rp4,2 triliun, terserap 90% atau sekitar Rp3,7 triliun per tahun. Tiap tahun selalu ada kenaikan anggaran antara 15% sampai 20%. APBD sekarang itu Rp4,4 triliun. Anggaran itu tidak cukup untuk semua program kegiatan pembangunan. Ada dana-dana yang didistribusikan dari pusat, kementerian, dan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Ada juga hibah yang sifatnya pekerjaan dari Provinsi DKI Jakarta. Kalau dari DKI itu sekitar Rp30 miliar, dari kementerian sifatnya pekerjaan seperti pembangunan turap itu sampai Rp200 miliar, normalisasi sungai, penanganan lalu lintas dari Kemenhub, dan banjir yang berbatasan langsung dengan DKI.

Sebagai kota lintasan, Tangerang banyak dilalui proyek nasional. Bisa Anda sebutkan proyek-proyek nasional yang dimaksud?

Jalan tol itu proyek nasional, kita hanya berkewajiban mengoordinasikan di pembebasan tanahnya supaya cepat. Kemudian ada pembangunan jalan kereta api, tapi itu sudah selesai semua. Untuk tol yang ke bandara, ada dua ruas, sekarang masih pembebasan lahannya, karena dananya dari APBN. Dari kebutuhan Rp3 triliun, pemerintah pusat hanya mengalokasikan Rp500 miliar-600 miliar. Kita sudah menyurati pihak Kementerian Keuangan dan Presiden supaya tol Kunciran-Bandara Soetta dialokasikan sesuai kebutuhan. Sebab, targetnya tahun kemarin selesai dan tahun ini konstruksi. Kita minta ini dijadikan skala prioritas nasional. Kalau teknis di lapangan sudah selesai, tinggal pembayarannya saja.

Selanjutnya tentang kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Program apa yang sesuai RPJMD?

Untuk kesehatan, kami bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jadi, seluruh warga miskin dan kurang mampu biaya BPJS-nya ditanggung oleh APBD. Jadi, untuk warga miskin yang sakit, diterima dulu oleh pihak rumah sakit. Nanti, biaya berobatnya kami yang bayar, ditanggung APBD. Dari sekian juta penduduk Kota Tangerang, jumlah warga miskin sebanyak 47.000 orang. Anggaran yang disiapkan untuk BPJS warga miskin per tahunnya sekitar Rp200 miliar-300 miliar. Namun, itu tidak terserap semua. Karena berobat dulu, baru dibayar.

Untuk pendidikan, program apa yang dimiliki Pemkot untuk pengembangannya?

Kita ada program Tangerang Cerdas. Jadi, kita sudah membebaskan anak-anak kita yang pendidikannya SD sampai SMP. Alokasi anggarannya untuk pendidikan itu Rp1 Triliun. Itu sudah melebihi yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Ada amanat undang-undang yang kita sudah lampaui. Seperti kesehatan, dalam UU Pokok Kesehatan itu minimal 10%. Tetapi di kita sudah 12-13%. Sedang sektor pendidikan 20%, kita sudah 27-28%.

Kota Tangerang punya banyak sekali tenaga honorer. Bagaimana nasib mereka di Kota Tangerang?

Dari segi kesejahteraan, kita berikan insentif dari APBD sebagai penambah. Kenapa mengangkat guru honor oleh sekolah, karena PNS di Kota Tangerang sudah sangat banyak. Jumlah PNS yang pensiun tahun ini 300 orang. Sementara pengangkatan PNS prioritasnya daerah perbatasan. Karena itu, kami memberikan dana insentif guru honor sebesar Rp400.000. Itu hanya insentif. Honor yang didapat selain yang insentif ada upah bulanan, di atas UMK. Rata-rata penghasilan guru honorer sebulan Rp3,2 juta-3,5 juta.

Bisa Anda jelaskan konsep smart city di Kota Tangerang?

Konsep smart city sebenarnya untuk memudahkan pelayanan masyarakat kita. Basisnya adalah aplikasi karena anggaran Rp4,4 triliun itu harus diawasi oleh masyarakat, dan itu tidak cukup. Untuk penghijauan misalkan, kita juga memakai pihak swasta. Kami ada forum CRS dan sudah jalan. Ke depan juga kita dorong CSR untuk pembangunan infrastruktur dasar.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)