Kebijakan Bebas Visa Tak Pengaruhi Datangnya Wisatawan Secara Signifikan

JAKARTA - Kebijakan yang diterapkan pemerintah tentang Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dari beberapa bulan yang lalu tidak berpengaruh signifikan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

“Secara umum, evaluasi yang kita peroleh dan masukan dari masyarakat, berita dan informasi yang diperoleh, selama ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wisatawan tidak cukup signifikan,” kata anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira usai rapat internal Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR.

Menurutnya, dampak dari kebijakan bebas Visa ini, justru muncul dari kemudahan-kemudahan yang diperoleh bagi orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan Komisi I DPR RI membuat Panja Kebijakan Bebas Visa, untuk kemudian melakukan evaluasi berdasarkan temuan-temuan.

“Kami sedang membahas, dan mengukur kebijakan ini yang sifatnya negara per negara. Misalnya mengevaluasi pada negara yang dengan kebijakan ini membawa dampak positif. Peningkatan wisatawan terjadi, kriminalitas, transnational crime dari negara tersebut tidak terjadi. Itu positif,” ungkapnya.

Namun, jika ada negara yang termasuk dalam 167 negara yang mendapat bebas Visa dari Indonesia tidak terjadi peningkatan jumlah wisatawan, dan malah terjadi peningkatan kriminalitas akibat dari kebijakan itu, sehingga harus dievaluasi, dan diberi catatan kuning. Bahkan kebijakan itu bisa dicabut dari negara itu.

“Jadi kami masih membahas, untuk metode pelaporan. Dengan demikian, evaluasi itu bersifat tidak seluruhnya dibatalkan, tetapi negara per negara. Dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan mengapa dicabut, mengapa dilanjutkan dan mengapa perlu dievaluasi. Kalau negara yang menguntungkan Indonesia sesuai dengan target pemerintah, justru kita dorong,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, kebijakan bebas Visa yang telah diterapkan oleh pemerintah sejak beberapa bulan yang lalu, dinilai memberikan dampak positif dan negatif. Komisi I tetap memberikan dukungan, jika kebijakan ini berdampak positif.