Pengosongan Lahan Bandara Internasional Yogyakarta, Gubernur DIY: Masak Harus Dipaksa

KULONPROGO – Warga terdampak pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) telah di-deadline untuk mengosongkan lahannya pada 26 November. Namun sampai saat ini masih ada 42 kepala keluarga yang nekad bertahan dan menolak untuk mengosongkan rumahnya.

Menanggapi hal ini, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, minta warga secara sadar mengosongkan rumahnya. Jangan sampai mereka baru pindah ketika dipaksa.

“Sesuai kesepakatan dua hari yang lalu (pindah),” jelas Sultan saat mengunjungi pengungsi dan lokasi banjir di Panjatan, Sabtu (2/12/2017).

Baca Juga: Tarik Menarik Pintu Warnai Pengosongan Lahan Bandara Internasional Yogyakarta

Tanggungjawab untuk pengosongan lahan berada di tangan PT Angkasa Pura. Pemda tidak lagi memiliki kewenangan. Warga juga sudah diberikan waktu dan kompensasi uang ganti rugi.

“Mosok apa-apa kudu dipekso (masak apa-apa harus dipaksa),” tandas Sultan.

Baca Juga: Desember, Pengosongan Lahan Bandara Internasional Yogyakarta Tuntas

Sekda Kulonprogo, Astungkoro mengatakan batas waktu pengosongan sudah disampaikan kepada warga terdampak. Pada Senin (4/12/2017) mereka harus mengosongkan lahan dan rumah mereka. PT Angkasa Pura akan menggusur paksa jika warga tetap ngotot dan bertahan menolak pengosongan lahan.

“Itu kan sudah disampaikan, lahan harus kosong,” tutur Astungkoro.

Pemkab Kulonprogo telah menyiapkan rusunawa untuk tempat tinggal sementara bagi warga terdampak bandara. Mereka bisa tinggal di tempat itu sampai mereka memiliki rumah sendiri.

“Lantai tiga sampai lima semuanya kosong, mereka bisa disitu sampai memiliki rumah,” jelasnya.

Saat ini masih ada sekitar 42 warga di Desa Glagah dan Palihan Kecamatan Temon yang tidak mau pindah. Mereka menolak rencana bandara NYIA. Sedangkan uang kompensasi dari PT Angkasa Pura sudah dititipkan di Pengadilan (konsinyasi). Namun warga tetap menolak dan tidak mau pindah.

(Dani Jumadil Akhir)