MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan masih ditemukan sejumlah pengembang nakal dalam pembangunan rumah. Hal tersebut ia ketahui setelah mendengar langsung keluhan dari masyarakat.
Menurutnya, banyak pengembang yang rumah hasil pembangunannya belum juga bisa ditempati. Padahal masyarakat sudah melakukan perjanjian (akad) kredit.
Baca juga: Pastikan Harga Rumah Subsidi Naik 5% Tahun Depan, Kawasan Jabodetabek Jadi Rp148,5 Juta
"Banyak yang komplain, sudah akad tapi belum dibangun. Sudah dibangun tapi belum bisa ditempati," ujarnya di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (21/12/2017).
Di masa mendatang lanjut Basuki, dirinya meminta agar perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen harus di kedepankan. Kesuksesan dalam menyalurkan rumah kepada masyarakat, lanjutnya, tidak bisa hanya dilihat dari realisasi penyaluran kredit, tetapi juga dari kualitas hunian yang dibangun.
Baca juga: Tahun Depan, 611.500 Unit Rumah Akan Diberi Bantuan Pembiayaan
Sementara itu, dirinya juga berpesan kepada pihak perbankan untuk bisa memilah pengembang-pengembang. Ada baiknya, pihak perbankan memilih pengembang yang memiliki sertifikat untuk dipilih sebagai mitra pembangunan.
"Kami ada daftarnya. Kami memilih pengembang-pengembang yang bertanggung jawab, jadi bank juga bisa memilih dari daftar itu," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengambil hal tersebut. Menurutnya masih banyak pengembang yang nakal dalam melaksanakan tugasnya yaitu membangun rumah.
Baca juga: Harga Kian Mahal, Program 1 Juta Rumah di 2017 Masih Jauh Panggang dari Api
"Itu memang ada, entah dari REI atau dari asosiasi lain, saya tidak bisa sebutkan. Walaupun jumlahnya kecil sekali tetapi pengembang nakal itu harus tetap diselesaikan," ujarnya.
Ia pun mengaku pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menekan pergerakan pengembang yang tidak sesuai aturan di dalam tubuh REI. Seperti dengan melakukan sertifikasi kepada para pengembang.
"Kami ada lembaga sertifikasi sendiri. Sudah dua tahun kami siapkan Lembaga Sertifikasi Profesi Pengembang. Kami sudah bicarakan dengan Kementerian PUPR untuk menyinkronkan apakah materi kami sesuai dan sepertinya sudah oke. Jadi tahun depan bisa dimulai," jelasnya.
Di luar itu lanjut Eman, REI juga melaksanakan pelatihan-pelatihan dengan mengunjungi Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Sistem rekrutmen yang lebih baik pun terus ditingkatkan
"Jadi itu usaha kami untuk meminimalkan anggota REI yang bandel. anggota rei diminimalkan yang bandel. Tetapi, secara alami, tentu saja para pengembang nakal akan tergerus dengan sendirinya," ucapnya.
(Fakhri Rezy)