YLKI Catat Literasi Transaksi Online di Indonesia Masih Rendah

JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai rendahnya literasi masyarakat Indonesia terkait e-commerce. Padahal ke depan transaksi online akan sangat berkembang pesat.

Kepala Bidang Pengaduan YLKI Sularsi mengatakan, adanya perbedaan antara pelaku e-commerce Indonesia dengan negara lainnya. Masyarakat Indonesia sebagian besar melakukan bisnis online melalui media sosial, berbeda dengan negara lainnya yang menggunakan aplikasi dengan domain resmi.

"Di Indonesia banyak masyarakat gunakan sosmed yang dipakai untuk jualan dengan promosi dan transaksi. Sosmed kan enggak bisa dijamin domainnya. Ini yang sering dipakai pelaku-pelaku nakal ini," ujar Sularsi di Kantor YLKI, Jakarta, Jumat (18/1/2018).

 Baca Juga: Pengaduan YLKI 2017, Paling Banyak Belanja Online

Rendahnya literasi masyarakat juga terlihat dari banyaknya kerugian yang didapatkan konsumen saat bertransaksi akibat peretasan. Dalam transaksi online memang sangat rentan di retas, Sularsi mengatakan, tak sedikit penyedia aplikasi belanja online memperingatkannya, namun sering kali tidak disimak oleh konsumen.

"Ini ada ketika konsumen lakukan transaksi kepada penyedia jasa e-commerce, setelah mereka melakukan transaksi dan berhasil tapi dapat link pelaku peretasan. Padahal ini sudah diperingatkan pengelenggara jasa e-commerce untuk jangan dibuka linknya, tapi konsumen ga pahami juga," jelas dia.

 Baca juga: Daftar E-Commerce Paling Dikeluhkan 2017

Sularsi mengatakan, terlebih banyak komoditas lain yang saat ini ditransaksikan melalui online seperti kredit uang. Di mana transaksi ini seringkali terjadi penipuan, YLKI sendiri menerima pengaduan terkait hal ini.

Baca juga: Sepanjang 2017, YLKI Terima 22.655 Pengaduan Soal Biro Umrah

Dia menjelaskan, salah satunya sering kali konsumen yang melakukan peminjaman dikirimkan dana berlebihan yang tak sesuai kesepakatan, sehingga harus membayar kredit dengan lebih tinggi.

"Konsumen informasi minta Rp50 juta dikasih Rp100 juta, bunganya tinggi sekali. Ini kan jadi ranah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tapi sekarang mulai banyak terjadi di online dan info tentang jasa ini terbatas oleh konsumen," jelas dia.