Menteri Susi Pamerkan Ekspor Perikanan Naik 2,67% di Depan Komisi IV

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menghadiri rapat kerja dengan anggota komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Susi turut didampingi oleh pejabat dan staff dari Kementerian KKP.

Dalam rapat tersebut, Menteri Susi menyampaikan pencapaian dari Kementerian KKKP di tahun 2017. Salah satu yang dipamerkan oleh Menteri Susi adalah mengenai pertumbuhan ekspor produk perikanan Indonesia yang disebut-sebut lebih baik dibandingkan negara pesaing lainnya seperti Cina, Thailand hingga Vietnam.

 Baca juga: Industri Perikanan RI Belum Maksimal tapi Jangan Takut dengan Malaysia

“Tercatat pertumbuhan ekspor perikanan Indonesia naik sekitar 2,67%. Sedangkan pertumbuhan nilai ekspor China naik 2,29% per tahun dan neraca perdagangan tumbuh 0,60% per tahun,” kutip data, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Kemudian, Vietnam nilai ekspornya naik 1,45% per tahun dan neraca perdagangannya turun 15,14% per tahun. Sedangkan Filipina nilai ekspornya naik 0,32% dan neraca perdagangan turun 6,75%. Sementara itu, nilai dan volume ekspor sepanjang periode Januari-November 2017 juga mengalami kenaikan.

 Baca juga: Kemenperin Sebut Larangan Cantrang Buat Pabrik Pengolahan Ikan Lesu

“Tren pertumbuhan neraca perikanan 2,67% angka ini lebih tinggi dari negara pesaing seperti tiongkok,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, di Gedung DPRRI,Jakarta, Kamis (22/1/2018)

Selain itu, potensi ikan juga meningkat 1,33 juta ton menjadi 7,63 juta ton tahun 2017. Angka tersebut naik 21,11% dibandingkan tahun 2016 sebanyak 6,3 juta ton.

Tak hanya itu, Kementerian KKP juga menambah sarana prasarana kepada nelayan, baik dalam bentuk kapal, dalam bentuk alat tangkap, dan sebagainya.

 Baca juga: Kebijakan Moratorium Kapal Asing Untungkan Perum Perindo

Selain itu, KKP juga mencatat ada 538 pelabuhan itu bisa beroperasi dengan baik dan memberikan pelayanan dengan bagus.

Menteri Susi juga memaparkan mengenai realisasi penyerapan anggaran di tahun 2017. Salah satu yang dinilai masih rendah adalah penyerapan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di berbagai tempat hanya sebesar 55,23% dari pagu Rp771,8 miliar sehingga perlu adanya pembenahan.

“Rendahnya penyerapan tersebut antara lain karena gagalnya pelembagaan program SKPT di internal KKP, kehati-hatian pelaksanaan kegiatan, serta perencanaan program yang kurang matang sejak awal,” jelasnya.

(Fakhri Rezy)