BPH Migas Kaji Satu Harga untuk Gas Bumi Rumah Tangga

JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengkaji peluang satu harga untuk harga gas bumi. Harga tersebut nantinya akan dikategorikan untuk golongan rumah tangga 1 dan rumah tangga 2. Sehingga masyarakat di seluruh Indonesia akan menikmati harga yang sama untuk gas bumi sesuai dengan golongannya.

Baca Juga: BPH Migas Monitoring SPBU Program 3T di Puring Kencana Kalbar

Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajogio mengatakan, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) masih menggunakan harga gas lama karena belum mengajukan penyesuaian harga kepada BPH Migas. Sementara PT Pertagas Niaga sudah mengajukan harga pada tahun 2016-2017. 

"Jadi kita ingin mencoba harga ini diangkat sama-sama dengan PGN dan Pertagas Niaga jadi satu harga begitu," ujarnya di Kantor Pusat BPH Migas, Jakarta, Rabu (24/1/2018). 

Jugi melanjutkan, harga yang diberlakukan nantinya berada di bawah harga gas elpiji 3 kilogram di pasar, bukan harga elpiji 3 kilogram yang ditetapkan pemerintah melalui Harga Eceran Tetap (HET). 

Baca Juga: Waduh, 150 Badan Usaha Tunggak Iuran Distribusi Gas

Untuk kategori harga gas bumi bagi rumah tangga 1 diperkirakan pada harga Rp4.500-Rp5.000 per metrik. Sedangkan rumah tanggan2  mencapai Rp6.000-Rp6.500 per metrik. 

"Itu harapan kami ya. Nasional itu bisa di situ. Tapi akan hitung lagi," ujar dia. 

BPH Migas berharap, penyeragaman harga gas bumi untuk rumah tangga dapat direalisasikan tahun 2018. Meskipun untuk golongan rumah tangga 2 belum banyak yang memanfaatkan gas bumi, akan tetapi Jugi menyatakan bahwa harga dua golongan tersebut tidak dapat dilebur jadi satu. 

Baca Juga: Ada Satu BUMN Tunggak Iuran BPH Migas hingga Rp300 Miliar

"Satu harga bisa beres dalam satu tahun ini," tegas dia.

Selain itu, BPH Migas mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada sektor migas yaitu PT PGN dan PT Pertagas Niaga untuk membangun jaringan gas secara swadaya. Pasalnya, jika hanya mengandalkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka jaringan gas bumi tidak akan berkembang.

"Jadi ada kombinasi antara perusahaan dan APBN. Saya minta nanti ke depan PGN dan Pertagas menggunakan dana sendiri untuk menambah jumlah jaringan. Sehingga, tidak hanya pakai APBN," tandasnya. 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)