Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, pajak UMKM bersifat final sebesar 1% dan berlaku bagi UKM dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar dalam setahun. Dari PP tersebut saat ini terdapat 600.000 wajib pajak dari e-commerce.
Dengan pengenaan pajak ini, kata dia, diharapkan produk dalam negeri bisa semakin banyak diperdagangkan pada e-commerce, pasalnya saat ini produk impor jauh lebih banyak diperdagangkan daripada produk lokal.
Baca juga: Rudiantara: Jualan di Facebook dan Instagram Akan Diberi Keringanan
"E-commerce sekarang relatif bebas hambatan. Enggak ada yang bayar PPN (Pajak Pertambahan Nilai), pengusahanya belum tentu bayar PPh. Makanya gimana pemerintah menangani ini," pangkasnya. (lid)
(Rani Hardjanti)