JAKARTA - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencopot dan memecat AA terkait tindak pidana korupsi bantuan sarana produksi kepada kelompok tani senilai Rp130 juta.
Hal itu diungkapkan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Sujono di Jakarta, Senin (26/2/2018), menanggapi keputusan Kejaksaan Agung yang menetapkan dua tersangka korupsi Kementan.
"AA adalah Pejabat Pembuat Komitmen menjadi tersangka oleh Kejagung pada Program Penggerak Membangun Desa (PMD)," katanya.
Pelaksanaan kegiatan PMD tersebut, lanjutnya, di daerah Kalimantan yang merupakan program tahun ini, yang mana kegiatannya dalam bentuk penyaluran bantuan sarana hortikultura kepada kelompok tani tahun 2015.
Baca Juga: Kebijakan Pertanian Perlu Dievaluasi
Sujono menyatakan, dalam kasus ini yang bersangkutan mengaku telah mengembalikan uang sebesar Rp130 juta.
Mitra kerjanya, CV Cipta Bangun Semesta dan grup perusahaan yang berkaitan juga langsung masuk daftar hitam.
"Atas penanganan kasus ini, Mentan mendukung penuh penegakan hukum. Mentan mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Kejaksaan Agung," katanya.
Pada jumpa media tersebut Dirjen Hortikultura tidak memberikan kesempatan kepada jurnalis untuk melakukan tanya jawab dan langsung meninggalkan lokasi acara seusai pemaparan.
Sebelumnya, pada Jumat (23/2) lalu, Kejagung menetapkan dua tersangka dugaan korupsi kegiatan bantuan fasilitas sarana produksi kepada Kelompok Tani Binaan Penggerak Membangun Desa (PMD) tahun 2015 pada Kementerian Pertanian wilayah Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
Baca Juga: Target Pembukaan Sawah Baru di NTT Tak Tercapai
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Adi Toegarisman mengatakan kedua tersangka itu, AA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP 10/F.2/Fd.1/02/2018 tanggal 21 Februari 2018.
SL pekerjaan Direktur CV Cipta Bangun Semesta berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-11/F.2/Fd.1/02/2018 tanggal 21 Februari 2018.
Dia menambahkan berdasarkan hasil audit oleh Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.506.454.377,65.