MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kesuksesan Lelang yang diadakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu akan mencerminkan citra negara Indonesia.
Dimana dalam proses lelang dituntut adanya transparansi, sertifikasi yang menunjukkan kualitas barang serta tata kelola lelang yang baik menjadi hal yang penting. Proses ini, kata dia, dapat menggambarkan persepsi masyarakat terhadap mekanisme lelang yang dimiliki negara, bisa dipercaya atau tidak.
Baca juga: Menhub Lelang Gitar Elek Yo Band, Sri Mulyani Khawatir Tak Bisa Nge-Band Lagi
"Ini mengenai apakah RI mempunyai mekanisme lelang yang dipercaya masyarakat, sehingga suksesnya lelang mencerminkan reputasi negara dan ini perjuangan yang terus kita perbaiki di RI," ujar dia dalam sambutannya di Lelang Sukarela Koleksi Pribadi di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Rabu (28/2/2018).
Bendahara Negara ini juga menjelaskan, masyarakat harus mengetahui mekanisme lelang adalah hal yang dilakukan semua negara. Dalam perbankan, mekanisme lelang dilakukan ketika terjadi kredit macet untuk melepas aset yang macet tersebut.
Baca juga: Sri Mulyani: Hasil Lelang Bukan untuk APBN!
"Ini mekanisme lumrah di semua negara, sehingga ini menyebabkan neraca bank tetap sehat, proses lelang transparan dan menghasilkan yang maksimal bagi perbankan sendiri," jelasnya.
Di sisi lain, lelang juga menjadi alternatif transaksi yang menciptakan budaya baru di Indonesia. Dengan adanya sertifikasi barang yang dilelang, kata dia, menunjukkan masyarakat dapat menghargai memori terhadap suatu barang.
"Itu menggambarkan masyarakat Indonesia menghargai tidak hanya sekadar bendanya, tapi menjelaskan konteks siapa pemiliknya dan ceritanya," ucapnya.
Baca juga: Lelang Barang Kesayangan Pejabat, Apa Saja yang Paling Diincar Masyarakat?
Adapun, acara lelang yang diselenggarakan DJKN merupakan rangka memperingati 110 tahun lelang Indonesia. Kini lelang mengalami perubahan, kata Ani, dengan adanya lelang dengan e-auction atau melalui internet sehingga tak perlu kehadiran peserta.
"Perundangan lelang dulu dibuat oleh Belanda, ini karena udah 110 tahun, tapi kita harus mengupdate dengan konteks hari ini. Namun, harus tetap menjaga integritasnya, oleh sebab itu tetap dibutuhkan jaminan (dana awal lelang yang harus disetorkan) yang menjadi keharusan bagi mekanisme lelang agar tetap relevan dan berkembang di Indonesia," pungkasnya.
(Fakhri Rezy)