IMF dan Sistem Ekonomi Indonesia

JAKARTA - Penilaian bos International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde agaknya telah sedikit melambungkan asa mengenai perkembangan perekonomian Indonesia di masa depan.

Setidaknya dalam pandangan IMF, proyeksi perekonomian kita akan semakin cerah di beberapa tahun ke depan. Hasil dari reformasi struktural, kebijakan belanja yang terfokus, investasi besar-besaran di sektor infrastruktur, pendidikan, dan sosial serta bauran kebijakan jangka pendek akan segera terlihat bagaimana dam paknya terhadap pertumbuhan.

Kekuatan ekonomi kita juga dibilang cukup tangguh untuk mengendalikan munculnya berbagai potensi/risiko sistemik sehingga IMF berani memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan melesat menjadi 6,5% pada 2022. Namun ada juga pesan tersirat yang perlu dilakukan Indonesia untuk mewujudkan itu semua.

Pertama, mobilisasi kebijakan yang mendorong peningkatan penghasilan negara harus terus diamankan untuk menjaga kekuatan belanja di tahun-tahun berikutnya. Pesan ini seperti “menembak” otoritas perpajakan dan bidang-bidang perekonomian lainnya yang selama ini berfungsi agar proses ekstensifikasi dan intensifikasi pajak bisa dilakukan secara optimal.

Kedua, Indonesia perlu lebih memperhatikan lagi sumber kekuatan uta manya di bidang perekonomian yang terpusat pada kinerja kon sumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.

Reformasi struktural yang digadang-gadang mampu meroketkan pertumbuhan seharusnya dimulai dari dampak positif dan sistemik terhadap kinerja ketiganya. Apalagi dengan kekuatan fiskal yang semakin terbatas, ada baiknya pula jika pemerintah bisa mengendalikan “nafsunya” untuk berbelanja semua kebutuhan secara sekaligus.

Kekuatan belanja kita masih di level rumah tangga sederhana. Jadi kita perlu lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakan (belanja) agar tidak layu sebelum berkembang. Dan ketiga, mungkin ini statemen yang bisa dibilang paling menarik.

Demi menggapai kinerja yang baik untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, sekaligus kondisi makroekonomi yang terjaga serta mitigasi risiko sistemik baik dari lingkungan eksternal (global) maupun internal, perlu ada penyegaran sistem ekonomi Indonesia yang lebih dinamis.

Penyegaran yang dimaksud Lagarde mengarah pada bagaimana agar sistem perekonomian kita kian mengakomodasi adanya revolusi digital dan skema kebijakan yang lebih inklusif. Secara normatif memang ada benarnya. Akan tetapi betulkah kita sudah memerlukan adanya sistem ekonomi yang baru? Apa “kesalahan” dari sistem ekonomi yang sudah ada?