IMF dan Sistem Ekonomi Indonesia

Negara lebih dibutuhkan tenaganya untuk mengembangkan ketiga sumbu tersebut ketimbang sekadar “menuruti” usulan IMF. Para founding fathers kita selama ini sudah menitipkan warisan yang begitu berharga dengan membangun prinsip dasar UUD 1945 dalam berekonomi dengan mengarusutamakan tindakan partisipatif dan lebih banyak menggunakan sumber daya lokal (SDM dan SDA).

Di luar itu kita dibebaskan untuk mengatur gaya kebijakan secara makro dan mikro, yang terpenting hasilnya bisa efektif dan efisien untuk pembangunan nasional.

Penegakan prinsip dasar UUD 1945 menjadi sangat penting untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi semua kalangan. Kalaupun memang sistem yang ada memang sangat mendesak untuk diperbarui, mungkin hanya beberapa aspek saja yang selama ini memang sudah waktunya dievaluasi. Misalnya terkait kerangka kelembagaan hu kum, tata nilai dan norma yang selama ini menjauh dari sisi efisiensi, keadilan, dan inklu sivitas.

Penulis bersepakat jika atur an-aturan yang selama ini melahirkan biaya ekonomi tinggi segera diganti. Sebalik nya kebijakan-kebijakan yang terhitung masih melindungi kaum-kaum marginal jangan sampai diganggu gugat karena tidak semua masyarakat memiliki keberuntungan dalam berekonomi.

Lini-lini ekonomi yang masih cukup prospektif juga jangan ditinggalkan. Kita memiliki berjuta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mayoritas digerakkan sumber daya lokal.

Jumlahnya juga men jadi mayoritas dari jumlah unit usaha dan tenaga kerja yang terserap. Nah selama ini UMKM juga sering menjadi penyelamat perekonomian kita karena tidak cukup terganggu dengan konstelasi perekonomian global yang sering tidak menentu.

Namun pada waktu men datang daya tahan UMKM bisa saja tergerus seiring semakin menggilanya globalisasi ekonomi. UMKM harus bersiap-siap untuk “berperang” secara vis a vis dengan perusahaan global. Oleh karena itu peme - rintah perlu melindungi agar UMKM bisa terjaga eksistensi.

Salah satu caranya adalah dengan menjaga agar UMKM tetap mampu mengakses input (bahan baku, modal, teknologi, tenaga kerja) dan output (pemasaran) secara bebas. Bahkan kalau bisa juga ada industrial link ages antara UMKM dan industri besar agar masing-masing bisa terspesialisasi dan memaksimal kan sumber dayanya.

Seiring menggeliatnya perekonomian dari bawah, harapan pemerintah untuk memak simalkan penghasilan negara juga akan meningkat dengan bertambahnya jumlah objek pajak pendapatannya di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Tinggal bagaimana cara pemerintah untuk mengamankan potensi-potensi yang ada untuk terus berkembang.

Kesimpulannya, semua sistem ekonomi itu baik selama mampu menghidupkan semangat sumber daya di dalamnya untuk terus memajukan perekonomian suatu negara. Sangat penting diperhatikan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki harus dilibatkan, dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa itu, sistem apa pun yang di terapkan tiada manfaatnya dan pada saatnya akan membawa kehancuran dan kemerosotan bangsa itu.

Candra Fajri Ananda

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

(Dani Jumadil Akhir)