Menteri Jonan Minta BPS Lengkapi Data Rasio Elektrifikasi

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta Badan Pusat Statistik (BPS) melengkapi konsep pencatatan data untuk rasio elektrifikasi. Pasalnya penyedia listrik sekarang bukan hanya dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Menurut Jonan, rumusan rasio elektrifikasi sekarang harus diperbaiki. Seperti definisi yang selama ini layanan listrik hanya dari PLN, padahal sekarang penyediaan listrik sudah lebih luas.

"Sekarang di luar PLN bikin layanan listrik itu bisa, selama PLN belum ada di daerah itu. Seperti di Riau, ada satu wilayah yang listriknya melayani 1.000 orang. Pembangkit bangun sendiri, jaringan buat sendiri tapi bukan PLN," tuturnya di Ruang Sarulla, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/3/2018).

Baca Juga: Pasokan Listrik Ditambah 56.024 Mw hingga 2027

Asal tahu saja, Kementerian ESDM mencatat penambahan rasio elektrifikasi sepanjang 2017 mencapai 94,91% meningkat dari 91,16% di 2016. Menurut mantan Menteri Perhubungan ini, listrik yang dilayani selain PLN mestinya masuk juga dalam hitungan rasio elektrifikasinya.

"Sejalan dengan itu, saya mohon listrik di luar PLN dimasukan sebagai rasio elektrifikasi. Kemudian seperti juga solar panel yang sudah terpasang," ujarnya.

Di sisi lain terkait Nota Kesepahaman (MoU) ESDM dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Jonan berharap, para pegawai yang di bawah pusat data dan informasi (Pusdatin) bisa melakukan pembelajaran soal bagaimana mengolah dan menyimpan data dengan baik.

"Saya yakin rekan di ESDM perlu pengelola data dan pusat data dengan baik. Saya rasa perlu melakukan pembelajaran untuk Pusdatin," tuturnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)