Dominasi Swasta di RUPTL 2025-2034, Ini Dampaknya bagi Kedaulatan Listrik Nasional
JAKARTA - Pengelolaan sektor ketenagalistrikan harus tetap berada di tangan negara dan berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia demi menjaga kedaulatan listrik nasional. Namun, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, porsi swasta mendominasi hingga 73% dari total investasi.
Ketua Umum SP PLN Abrar Ali mengingatkan agar jangan sampai sektor ketenagalistrikan mengalami kondisi serupa dengan apa yang dialami sektor distribusi BBM, antara SPBU Pertamina dan swasta beberapa waktu yang lalu.
"Penguasaan pembangkit listrik oleh swasta yang dapat berpotensi melemahkan kendali negara dan membuka risiko terjadinya kembali peristiwa padam total, seperti yang pernah terjadi di Nias pada tahun 2016," katanya di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Dalam gugatan RUPTL 2025-2034, dirinya menganalogikan PLN sebagai rumah makan, sementara pembangkit listrik adalah dapurnya. Jika dapur itu dikuasai pihak lain, maka PLN hanya akan menjual masakan jadi yang dibeli dari dapur orang lain.
"Sehingga harga dan keuntungan sepenuhnya ditentukan pihak luar dan pada akhirnya berpotensi merugikan negara serta rakyat," katanya.
Pihaknya menegaskan perjuangan dalam gugatan RUPTL ini
bukan hanya untuk karyawan PLN, termasuk juga seluruh insan yang bekerja di sektor ketenagalistrikan jumlahnya sekitar 200 ribu orang. "Kami berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia agar ketahanan energi nasional tetap terjaga,” tegasnya.
Proyek Kelistrikan dalam RUPTL 2025–2034
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 milik PT PLN (Persero).
Dokumen strategis ini disusun sebagai peta jalan pengembangan sistem kelistrikan nasional selama 10 tahun ke depan, sekaligus membuka peluang investasi swasta yang masif di sektor ketenagalistrikan.
Sampai dengan tahun 2034, proyek ketenagalistrikan yang akan dibangun berupa pembangkit dengan total kapasitas 69,5 gigawatt (GW).
Proyek ini akan didukung oleh peran Independent Power Producer (IPP) yang menyumbang 73% dari total nilai proyek pembangkitan atau sekitar 50,7 GW. Nilai investasi dari pihak swasta ini mencapai Rp1.566,1 triliun dari total investasi sebesar Rp2.133,7 triliun.
