Pengumuman, Pemerintah Bakal Rekrut 154.000 CPNS

Sementara itu, pengamat administrasi publik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Yogi Suprayogi mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah dalam melakukan rekrutmen CPNS. Terlebih, kemungkinan rekrutmen ini didominasi untuk CPNS di pemerintah daerah. "Pemetaan pegawai harus dilakukan secara komprehensif. Hal ini mengingat ada perubahan di struktur organisasi daerah sebagai dampak lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016," katanya.

 Baca juga: PNS Proses Naik Jabatan dan Pensiun Diimbau Perbarui Data di SAPK

Menurut Yogi, sebagian daerah terutama di luar Jawa belum siap melakukan pemetaan kebutuhan. Hal itu lantaran dalam proses restrukturisasi masih ada yang belum tuntas. "Kemenpan-RB harus melihat dahulu kesiapan diri daerah," katanya.

Selain itu, jika tidak disiapkan secara matang, rekrutmen hanya akan asal-asalan sehingga akan didominasi kembali oleh jabatan-jabatan administratif. Padahal, di daerah banyak kekurangan jabatan pelaksana. "Kompetensinya harus jelas di setiap jabatan. Termasuk jenjang pendidikannya," tuturnya. Tak kalah penting, perlu dipetakan persoalan keuangan negara, serta skema gaji dan tunjangan PNS baru. (lid)

(Dani Jumadil Akhir)