Mobil Masuk Jakarta Jadi Berbayar Akan Beroperasi Maret 2019

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) segera bisa dioperasikan paling lambat pada Maret 2019.

Sistem ERP dinilai paling ideal untuk mengatasi kemacetan parah lalu lintas saat ini. Persiapan pemberlakuan sistem baru ini telah dimatangkan. Kendati beberapa kali sempat mengalami kesulitan mencari investor, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI kini telah memulai tahapan lelang.

Sudah ada beberapa perusahaan yang berminat, termasuk asal Swedia dan Austria. Di harapkan paling lambat dalam enam bulan mendatang Dishub akan mendapatkan perusahaan yang tepat untuk digandeng mengoperasikan ERP. Sistem yang antara lain akan berlaku di Jalan Sudirman dan Thamrin ini bisa berjalan efektif jika moda transportasi massal Jakarta juga tersedia dengan baik seperti dengan beroperasinya mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT).

Revitalisasi angkutan umum nonbus rapid transit (BRT) yang terintegrasi dengan BRT, MRT, LRT dan moda transportasi lainnya juga membuat ERP akan lebih optimal. Belum ada kepastian soal tarif ERP, tetapi rencananya biaya ERP akan fluktuatif menyesuaikan dengan tingkat kemacetan jalan raya. Pemberlakuan ERP dianggap mendesak dengan melihat pergerakan lalu lintas kendaraan di Kota Jakarta yang sangat tinggi. Berdasarkan Rencana Induk Trans portasi Jabodetabek, jumlah penduduk Jabodetabek saat ini mencapai 31.077.315 jiwa.

Adapun jumlah kendaraan yang dimiliki penduduk sebanyak 24.897.391 unit, terdiri atas 2% angkutan umum, 23% mobil pribadi, dan 75% sepeda motor. Pada 2015, total pergerakan penduduk di Jabodetabek sebesar 47,5 juta per hari. Hal itu terdiri atas pergerakan dalam kota Jakarta 23,42 juta orang per hari, pergerakan komuter 4,06 juta orang per hari, dan pergerakan melintas Jakarta dan lingkup internal Bodetabek 20,02 juta orang per hari.

Pada 2018 ini pergerakan penduduk bahkan sudah mencapai 50 juta per hari. Tingginya pergerakan itu memicu kemacetan lalu lintas di berbagai lokasi. Wakil Gubernur Sandiaga Uno menyebut, kendaraan dari luar Jakarta berkontribusi terhadap kemacetan saat ini karena jumlahnya mencapai 50%.

Sandi menganggap, model ERP yang digagas sejak 2012 lalu masih menjadi yang terbaik diantara sistem lainnya. Meski demikian Pemprov DKI tetap membuka masukan dari berbagai pihak untuk mencari solusi mengatasi kemacetan Ibu Kota. Belum ada kepastian apakah selain untuk mobil, sistem yang diusulkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) ini juga akan diberlakukan untuk sepeda motor.

“Saya ingin baca lebih detail usulan BPTJ terlebih dahulu sebelum menanggapinya,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta kemarin.

Kepala Dishub DKI Jakarta Andri Yansyah meyakini ERP menjadi solusi pembatasan kendaraan yang efektif. Untuk itu dia meminta seluruh pihak terkait dan masyarakat membantu agar ERP segera bisa terwujud. Ditargetkan pertengahan 2019 ERP sudah beroperasi di dua kawasan yang diatur sebelumnya.

“Nah, kalau pembangunan sudah selesai, kita beli dengan pinjaman uang dari bank dan kita cicil, paling tiga tahun selesai. Operatornya di kita,” ujarnya.