Hanafi Rais Ungkap Bank Dunia Bantah Rilis Data Kepemilikan Tanah di Indonesia

JAKARTA - Bank Dunia akhirnya angkat bicara mengenai pernyataan Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais. Pria yang sekaligus putra dari Amien Rais ini menyatakan bahwa data sertifikasi tanah Indonesia yang dipaparkan ayahnya adalah data resmi Bank Dunia.

Sebelumnya, Amien Rais sempat memberikan kritik terkait program pembagian sertifikat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan itu merupakan pembohongan.

Mengenai ini, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves dengan tegas membantah bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan data mengenai kepemilikan tanah di Indonesia seperti yang dikatakan.

"World Bank tidak pernah menerbitkan laporan seperti itu. Sangat jelas saya katakan bahwa itu tidak benar," ungkapnya di Energy Building, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

 Baca Juga: Istana Tegaskan Bagi-Bagi Sertifikat Tanah adalah Program Nyata Pemerintah

Menurutnya, dia telah melihat juga mengenai berita yang beredar mengenai kritikan terhadap program sertifikasi tanah presiden saat ini. Hanya saja dia sangat menyayangkan bahwa Bank Dunia ikut dibawa dalam perseteruan ini.

Meski demikian, dia menilai program yang dilakukan Presiden adalah hal yang baik karena untuk kepentingan masyarakat di daerah yang selama ini tidak memiliki tanah atau surat tanahnya masih belum jelas.

"Tapi itu sangat bagus untuk menormalisasikan kepemilikan tanah. Tapi ingat kalau 74% tanah itu juga sebagian besar masih dikelola oleh pemerintah. Saya tidak mengerti mengapa orang membuat isu politik seperti itu," tukasnya.

 Baca Juga: Presiden Jokowi Kunjungan ke Jawa Timur Bagi-Bagi Sertifikat Tanah

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal kritik yang dilayangkan Politikus Senior PAN Amien Rais terkait program pembagian sertifikat Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan pembohongan.

Amarahnya terkait kritik ini disampaikan dalam pidatonya di acara seminar nasional tentang kemaritiman di Kantor Pusat BPK. Setelah sempat membahas tentang potensi kemaritiman Indonesia, Menko Luhut beralih ke pembahasan terkait pembagian sertifikat tanah yang dikatakan pembohongan.

"Kita mengarah pada suatu negeri yang lebih baik, ya mari kita kerjasama, kita bangun teamwork. Bahwa ada kritik memang harus dikritik, tapi kritik-kritik itu harus yang membangun. Kalau misalnya ada senior yang bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin mereka, ngapain ngibulin?," ujar Menko Luhut di Gedung BPK.

(Dani Jumadil Akhir)