MAKASSAR - Program Presiden Jokowi mengembangkan tingkat konektivitas moda transportasi laut dalam menunjang pemerataan ekonomi wilayah kepulauan dinilai sangatlah efektif.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi di hadapan para akademisi dalam diskusi Teras Keluarga Alumni Kagama (Kagama) yang ke-30 di Universitas Hasanuddin, Kamis (19/4/2018)
Baca Juga: 15 Trayek Tol Laut Mulai Beroperasi April, Ini Daftar Lengkapnya
Budi mengatakan, dalam perbincangan kali ini tol laut menjadikan isu yang hangat dan banyak yang dapat dilakukan dengan adanya program tersebut. Karena itu menjadi visi misi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Apa yang diinginkan pemerintah kali ini merupakan misi untuk mensejahterakan rakyat. Indonesia timur harus diakui perkembangannya masih kurang, sehingga memang perlu konektivitas," terang Budi.
Dirinya pun mengungkapkan jika 2017 baru ada 13 lintasan tol laut, maka 2018 ini dikembangkan jadi 15 lintasan. "Mengapa ini dilakukan, karena pemerintah ingin mengurangi regulasi dan memberi kesejahteraan serta perbaikan ekonomi bagi rakyat khusunya di Indonesia timur," ungkapnya.
Dan ternyata memang, dari seluruh lintasan tol laut yang ada di Indonesia, 80% ada di Indonesia Timur, dan dengan upaya itu, ternyata sudah bisa menurunkan harga hingga 50%.
"Jadi memang harus melibatkan rakyat juga, sehingga sekarang saya menugaskan Pelindo dan Pelni untuk mengembangkan pelabuhan rakyat. Karena memamg tol laut ini sekarang sudah bekerja sama dengan BUMN dan swasta membangun rumah kita, untuk membangun rumah kita yang menampung logistik di beberapa daerah," urai Budi.
Baca Juga: Tol Laut Berbasis Kontainer, Pelabuhan Tanjung Priok Diharap Beroperasi 7 Hari
Sementara, Rektor Unhas Prof Dwia Ariestina Pulubuhu pun menyambut baik kegiatan ini. Dia berharap, kegiatan ini hisa melahirkan refleksi kritis dan sudah tepat digelar di Unhas.
"Saat Presiden RI Jokowi menginisiasi tol laut, maka unhas menginisiasi untuk mengupayakan pelabuhan rakyat yang memadai, karena memang awalnya kondisi yang sangat marjinal dan hampir 70% pelaku pelabuhan rakyat itu berasal dari Sulsel, orang Bugis-Makassar khususnya," seru Dwia.
Dia pun menyebutkan, jika dulu di Sulsel tidak dikenal konektivitas karena hanya laut saja. Tapi dengan program tol laut ini, Dwia berharap program tersebut bisa lebih real, sehingga menguntungkan semua pihak.
<div class="vicon"><iframe width="480" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxOC8wMi8yOC8xLzEwOTY1OS8wLw==" sandbox="allow-scripts allow-same-origin" layout="responsive"></iframe></div>