Swasta Bisa Ikut Tapera Setelah 7 Tahun Beroperasi

JAKARTA - Pemerintah resmi membubarkan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Sebagai gantinya tugas Bapertarum dialihkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Hanya saja pelayanan Tapera ini lebih dulu diutamakan untuk PNS. Sedangkan pihak swasta bisa mengikuti setelah Tapera berdiri sekira 7 tahun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan mengusulkan bahwa swasta bisa mengikuti Tapera setelah 7 tahun.

"Swasta minta 7 tahun setelah Tapera operasi. Setelah ditetapkan ini. Menaker minta 7 tahun, tadinya kita open 5 tahun tapi dia (Kemenaker) minta 7 tahun baru jadi wajib," tuturnya, di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Selain itu, Basuki mengatakan, komisioner dan deputi masing-masing sudah ada kandidatnya. Saat ini tiga pansel komisioner dan deputi.

"Sekarang belum final. Minggu depan nanti saya ajukan ke komite yang terdiri dari Menaker, saya, OJK, Menkeu. Nanti menetapkan masing-masing dua untuk diusulkan kepada presiden," tuturnya.

Dia menerangkan, yang mendaftar ada 29 orang, dari jumlah tersebut dipilih tiga. Kemudian setelah itu akan diumumkan dua orang sebagai kandidatnya.

"Ini sekarang sudah tiga, tinggal nanti duanya. Yang daftar 29. Minggu depan dari tiga dipilih dua. Tidak PPA jadi bisa langsung," tandasnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)