Naik Lagi, Utang Pemerintah Capai Rp4.253 Triliun

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan posisi utang pemerintah hingga 31 Agustus 2018 sebesar Rp4.363 triliun. Angka ini meningkat dari posisi di Juli 2018 sebesar Rp4.253 triliun.

Posisi ini setara 30,31% dari Produk Domestik Bruto (PDB), Namun, masih di dalam batas yang ditetapkan 60% dari PDB.

Secara rinci, utang berasal dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp6,25 triliun dan dari luar negeri sebesar Rp815,05 triliun. Kemudian dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.541,5 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, untuk penerbitan SBN di 2018 telah mencapai 81,18% dari target.

Adapun dari penerbitan SBN dominasi Rupiah mencapai Rp2.499,4 triliun. Terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp2.089,5 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp409,8 triliun.

Sementara itu, SBN denominasi valuta asing (valas) mencapai Rp1.042,4 triliun. Terdiri dari penjualan valas SUN sebesar Rp814,4 triliun dan valas Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp228 triliun.

Luky menjelaskan, untuk realisasi pembiayaan utang hingga 31 Agustus 2018 mencapai Rp274,3 triliun. Menurun dibandingkan pembiayaan utang di periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp347,6 triliun

"Pertumbuhan pembiayaan utang pada Agustus negatif, sifatnya berkurang 18,49% dari tahun lalu," jelasnya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (21/9/2018).

 

Pembiayaan ini terdiri dari SBN sebesar Rp270,5 triliun. Kemudian pinjaman dalam negeri sebesar Rp48 miliar dan pinjaman luar negeri sebesar Rp3,3 triliun.

Menurutnya, realisasi pembiayaan utang menunjukkan pemenuhan kewajiban pemerintah dalam membayar cicilan pokok ataupun bunga utang.

"Pemerintah terus memantau pergerakkan nilai tukar Rupiah dan mengantisipasi dengan menganggarkan pembayaran kewajiban dalam jumlah cukup untuk terhindar dari gagal bayar atau default," kata dia.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)