Disiapkan Dana Investasi Rp290 Triliun untuk 10 Bali Baru

JAKARTA – Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) Center siap menyalurkan investasi sebanyak Rp290 triliun untuk 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP) atau disebut juga sebagai “10 Bali Baru”.

SVP Group Head PINA Taufan Wijaya mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi program 10 Bali Baru untuk mendapatkan investor yang berminat menanamkan modalnya. Skema PINA akan memanfaatkan dana jangka panjang melalui pasar modal untuk menjadi investasi langsung, investasi nirequity, atau reksa dana.

 

“Kami targetkan dapat menyalurkan investasi Rp290 triliun untuk pengembangan 10 Bali Baru. Adapun penyusunan master plan tersebut di lakukan bersama-sama dengan tim dari Bappenas dan Kementerian Pariwisata,” ujarnya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata III Tahun 2018 di Jakarta.

Pengembangan 10 DPP diarahkan menggunakan skema PINA karena kebutuhan investasi yang diperlukan sangat besar. Sepuluh DPP tersebut, yakni Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.

Baca Juga: Pengusaha AS Bakal Investasi Besar di Indonesia, tapi Ada Syaratnya

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan siap bersinergi dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dalam mendatangkan investasi untuk pengembangan pariwisata. Saat ini sektor pariwisata menjadi sangat strategis mewakili sektor jasa.

Oleh karena itu, pembangunan pariwisata yang di lakukan harus lebih terencana, yaitu sebagai konsep pembangunan wilayah. Dengan demikian, akan lebih jelas multiplier effect dan juga sebagai pengungkit ekonomi suatu daerah.

 

“Pariwisata tidak lagi sebagai sektor, namun sebagai konsep pembangunan wilayah. Karena pariwisata sangat spesifik lokasinya di mana, apa dampak ekonominya, dan siapa yang menikmatinya. Jadi, harus bersumber dari kemauan warganya, lalu didukung pemda, dan Bappeda siap membantu agar lebih efektif,” ujar Bambang dalam kesempatan sama.

Dia mengatakan, saat ini pengembangan 10 Bali Baru sangat penting karena minat investasi ke Bali sudah over supply. Destinasi baru harus disiapkan untuk menyambut aliran investasi dari dalam dan luar negeri. Karena itu, tugas utama seluruh pihak adalah meyakinkan para investor untuk masuk ke wilayah selain Bali.

“Salah satu caranya dengan studi kelayakan yang diakui investor. Mungkin lebih mahal, tapi efektif untuk menarik investor masuk. Jadi, pemda harus menyisihkan dana karena nanti akan maksimal menjaring investor,” ujarnya.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun ini menargetkan investasi pariwisata mencapai USD2 miliar. Menurut Menpar, untuk 10 Bali Baru porsi investasi yang telah digelontorkan pemerintah nilainya lebih dari 36% dari total kebutuhan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, untuk pengembangan pariwisata, pemerintah sudah mendukung seoptimal mungkin melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, sampai kepembiayaan usaha kecil. Fasilitas pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pariwisata juga disediakan dengan bunga relatif rendah, yakni 7%.

Baca Juga: BI Nyatakan Posisi Investasi Internasional Indonesia Tetap Sehat

“KUR ini di subsidi APBN sehingga bunganya bisa 7%. Subsidinya tahun ini Rp11 triliun, kreditnya Rp120 triliun,” ungkapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengembangan 10 DPP harus didukung secara multi dimensional oleh pemerintah dan dunia swasta. Menurutnya, semua instrumen dan policy keuangan juga ditujukan untuk mendukung pariwisata. Bersama swasta, Kementerian Keuangan juga akan membahas kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung sektor pariwisata.

“Kita menekuni dan mendorong pariwisata melalui multidimensi. Kita memahami dan merespons dari sisi tools instrumen yang kita miliki,” ujarnya.

Baca Juga: Amazon Investasi Rp14 Triliun, Menkominfo: Indonesia Sangat Diminati Banyak Investor

Sri Mulyani mengatakan, dari APBN terlihat bagaimana dimensi itu mendukung sektor pariwisata.

“Dimensi pertama dari aksesibilitas. Kedua, infrastruktur air bersih. Ketiga, listrik, dan keempat telekomunikasi,” ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, seluruh BUMN di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) siap mendukung kegiatan di sektor pariwisata.

“Sektor pariwisata bisa dimasukkan dalam kategori pembiayaan di LPEI. Jadi, kalau ekspor tidak hanya kita jualan ke luar tapi ekspor jasa dalam bentuk turis,” tuturnya.

(Oktiani Endarwati/ Hafid Fuad)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)