MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong kontraktor dan kosultan Indonesia untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sehingga memiliki daya saing dalam kompetisi global.
Kemampuan memenuhi standar mutu internasional diperlukan untuk meningkatkan ekspor jasa konstruksi nasional.
“Kebanggaan bagi Kementerian PUPR melihat kiprah kontraktor Indonesia di Aljazair sebagai duta bangsa Indonesia dan menjadi rujukan pembangunan infrastruktur di negara tersebut. Untuk teknis pekerjaan, kualitas pekerjaan kontraktor Indonesia tidak perlu diragukan. Kontraktor Indonesia juga harus bisa menjaga kredibilitas bangsa Indonesia untuk dapat merebut kesempatan yang lebih besar ke depan,” ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (4/10/2018).
Baca Juga: 93% Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia Tak Bersertifikat
Untuk dapat mencapai harapan tersebut, kesiapan rantai pasok sangat penting dalam penyelenggaraan konstruksi. Terdapat empat elemen rantai pasok yang penting, yakni pemetaan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), sumber daya manusia (SDM), material, dan peralatan.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mewakili Menteri Basuki untuk membuka acara Seminar yang diselenggarakan Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) 2018 yang mengusung tema Pembangunan Infrastruktur sebagai Penopang Pembangunan Nasional di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa 2 September 2018.
Seminar menghadirkan narasumber Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna, Direktur Program KPPIP Rainier Heryanto, dan Wakil Ketua Kadin Arif Budimanto.
Hal pertama yang menjadi fokus adalah pemetaan jumlah BUJK. Saat ini, ada 126.000 BUJK yang ada di Indonesia dengan komposisi kontraktor kecil sebanyak 85%, menengah 14%, dan besar 1%.
“Dari komposisi tersebut, kesenjangan antara jumlah BUJK kecil dan menengah dengan BUJK besar masih besar. Hal ini perlu kita perkecil ke depannya dan tentu saja kita kaitkan dengan pekerjaan apa yang akan dilakukan," kata Syarif.
Baca Juga: 7.687 Tukang Bangunan hingga Mandor di Indonesia Dapat Sertifikat Profesi
Selain itu, masih sedikit kontraktor spesialis dan BUJK asing juga menjadi tantangan BUJK. Saat ini, kontraktor spesialis hanya berjumlah 5.900 dari keseluruhan jumlah BUJK.
"Tantangan kita ke depan adalah bagaimana menghadirkan kontraktor spesialis karena semua pekerjaan yang umum ini kecenderungannya pasti membutuhkan yang spesialis," tambah Syarif.
Sementara itu, dari 636 BUJK asing yang ada di Indonesia hanya sekitar 196 yang aktif. Sisanya, sebanyak 300 BUJK tidak aktif dan sekitar 30 yang sudah tutup karena dalam waktu tiga tahun ini tidak mendapat pekerjaan. Menurut Syarif, BUJK asing dibutuhkan untuk menjalin kerjasama agar kontraktor dalam negeri mendapat peluang di luar negeri.
"Saat melakukan kunjungan kerja ke Aljazair, Menteri Basuki melihat pembangunan jalan sepanjang 200 k. yang dibangun oleh Kontraktor BUMN PT Wijaya Karya. Sejak tahun 2007 dibangun hingga sekarang, jalan tersebut belum pernah diperbaiki. Sementara yang dikerjakan China sudah tiga kali diperbaiki. Karena itu, WIKA kembali mendapat kepercayaan untuk membangun rumah susun sebanyak 5.000 unit," jelas Syarif.