“Bagi kami, reformasi di bidang perpajakan bukanlah kemewahan maupun pilihan. Itu adalah keharusan. Kita bersama dengan komunitas global berkomitmen dengan automatic exchange of information (AEOI) dan berkoordinasi dengan negara-negara untuk menghindari BEPS (Base Erotion and Profit Shifting). Kita terus berupaya meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di Indonesia. Tidak ada negosiasi,” ujar Sri Mulyani saat menerima penghargaan di Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/10/2018).
Menurut Sri Mulyani, kebijakan fiskal dan anggaran negara merupakan dua alat fundamental Kementerian Keuangan untuk mengarahkan pembangunan ekonomi, maka harus dapat dipercaya dan menjadi tulang punggung reformasi kebijakan.
Malalui sinergi dan dukungan berbagai pemangku kepentingan, reformasi fiskal dapat dipertahankan dalam tiga aspek penting dari anggaran negara Indonesia, yaitu pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan. Semua itu bertujuan untuk membangun anggaran negara yang lebih sehat, penuh kehati-hatian, dan lebih produktif.
Selain itu Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, juga berperan untuk mengurangi kemiskinan, isu yang menjadi perhatian besarnya. Tingkat kemiskinan turun 0,6% antara September 2016 hingga September 2017, penurunan terbesar dalam lima tahun terakhir.
“Kita terus memastikan pengelolaan anggaran yang baik, kredibel, akuntabel dan prudent. Anggaran kita susun untuk mencapai tujuan pembangunan. Pengelolaan anggaran juga dilakukan secara prudent, dan lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan," kata dia.