Presiden Jokowi: Data Beras Tidak Benar Sejak 1997

TANGERANG SELATAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan persoalan data beras tidak benar sejak 1997. Meski demikian, kelengkapan data tengah diperbaiki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian terkait.

"Data beras kan sudah disampaikan oleh BPS, itu sudah sejak (Tahun) 1997, itu memang enggak benar datanya," ujarnya di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (24/10/2018).

Baca Juga: Surplus 2,85 Juta Ton, Masyarakat Tak Perlu Takut Kekurangan Beras

Menurut Jokowi, kemarin BPS sudah menyampaikan hasil penyempurnaan penghitungan produksi beras ini dalam rapat lintas Kementerian dan Lembaga. Untuk itu, pemerintah sekarang memegang data tersebut.

"Ya iya dong, semua pakai. Semua kementerian pakai sendiri-sendiri," tuturnya.

Asal tahu saja, data produksi beras Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 dengan menggunakan metode penghitungan baru yang ditunggu-tunggu, akhirnya rampung. Hasilnya, diketahui Indonesia memilliki surplus produksi beras sebesar 2,8 juta ton.

Baca Juga: Data Pangan BPS dengan Metode Baru Buktikan Indonesia Surplus Beras

BPS mencatat, dengan memperhitungkan potensi sampai Desember 2018, luas panen sepanjang tahun ini diperkirakan mencapai 10,9 juta ha.

Berdasarkan hitungan ini diperkirakan produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebanyak 49,65 juta ton hingga September 2018. Sampai akhir tahun, diperkirakan total produksi GKG tahun 2018 mencapai 56,54 Juta ton atau setara dengan 32,42 Juta ton beras.

Dengan demikian ada surplus produksi beras sebanyak 2,8 juta ton di tahun ini. Atau di bawah penghitungan (Kementan) sebesar 13,03 juta ton. Surplus produksi beras yang hanya 2,8 juta ton tersebut, kata Darmin, juga susut akibat banyaknya keluarga petani yang menyimpan beras.

 (Feb)

(Rani Hardjanti)