MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi penurunan luas baku lahan pertanian di Indonesia menjadi 7,1 juta hektare pada 2018 dibanding data sensus 2013 seluas 7,75 juta hektare. "Kalau mengacu pada data 2013, luas baku lahan kita (Indonesia) 7,75 juta hektare. Tetapi sesudah dilakukan pemetaan yang baru, ternyata ada pengurangan luas baku lahan menjadi 7,1 juta hektare," ujar Kepala BPS RI Suharyanto, dikutip Harian Neraca, Selasa (30/10/2018).
Suharyanto menegaskan, pendataan yang dilakukan pada 2018 itu bukan sensus, tetapi survei antarsensus, kerangka sampel area yang sudah diumumkan hasilnya, konversi dari gabah ke beras, dan ubinan untuk menghitung rata-rata produksi lahan pertanian per hektare. Dia mengakui ada perubahan data tentang pertanian dan lainnya yang menyangkut ketahanan pangan setelah BPS melakukan pendataan pada 2018.
Baca Juga: Mentan Lepas Ekspor Benih Kangkung dan Jagung ke China
Kepala BPS menjelaskan, dalam pendataan BPS di 2018 dilakukan lebih rinci seperti survei konversi dari gabah ke beras. Dalam survei itu, katanya, petugas BPS langsung datang.ke petani yang sedang berada di ladang/sawah untuk melihat pemanenan hingga saat dibawa ke rumah atau tempat penjualan. "BPS ingin melihat dan mendapatkan data akurat berapa pasti produksi beras petani," katanya.
Dalam pendataan 2018, katanya, BPS juga memastikan berapa jumlah rumah tangga petani yang masuk dalam golongan gurem yang hanya memiliki lahan pertanian 0,5 hektare. Berdasarkan data Sensus BPS 2013, ada 55 persen rumah tangga petani gurem. "Hasil pendataan terbaru 2018 diharapkan bisa membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat kebijakan dalam penanganan masalah pertanian dan ketahanan pangan sehingga masyarakat/petani semakin sejahtera," ujar Suharyanto.
Swasembada Pangan
Sementara itu, Target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah sulit untuk dicapai. Salah satu penyebabnya adalah luas lahan pertanian yang tidak memadai. Hal ini dibuktikan dari data Bank Dunia pada 2017 yang menyebutkan hanya 31,5% atau 570.000 kilometer persegi lahan di Indonesia yang digunakan untuk pertanian.
Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi menjelaskan, sebagai perbandingan, Thailand memiliki lahan pertanian seluas 221.000 kilometer persegi atau 43,3% dari total lahannya. Sementara itu Australia menggunakan 52,9% lahannya untuk pertanian atau seluas 4 juta kilometer persegi. Negara dengan penduduk terbanyak di dunia yaitu China memiliki lahan pertanian seluas 5 juta kilometer persegi atau 54,8% dari total luas lahannya. Perbandingan rasio penduduk dengan lahan di Indonesia adalah 1 orang : 0,22 hektar, Thailand 1 : 0,32 hektar, Australia 1 : 16,67 hektar dan China Tiongkok 1 : 0,35 hektar.
Baca Juga: Anggaran 2019 Capai Rp21,6 Triliun, Ini yang Bakal Dilakukan Mentan untuk Petani
“Tantangan yang dimiliki Indonesia untuk mengejar swasembada pangan bukan hanya semakin berkurangnya luas lahan, jumlah pekerja di sektor pertanian juga terus menurun. Hingga saat ini sebanyak 45% pekerja bekerja di jasa. Sementara itu pekerja di sektor pertanian hanya 33%,” jelas Hizkia.
Hizkia meminta pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan pangan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang menunjukkan keberpihakan tersebut. Melakukan pembatasan perdagangan internasional tidak akan efektif menstabilkan harga kebutuhan pangan di dalam negeri selama kebutuhan dalam negeri belum bisa sepenuhnya dipenuhi oleh petani lokal. Impor, lanjutnya, seharusnya dilihat sebagai instrumen untuk menstabilkan harga.
Selain impor, pemerintah juga seharusnya bisa membenahi rantai distribusi bahan pangan yang terlalu panjang. Panjangnya rantai distribusi pangan membuat harga mahal di tingkat konsumen tidak bisa dinikmati petani dan membuat konsumen sebagai pihak yang terdampak dari mahalnya harga pangan. Padahal, lanjutnya, keuntungan justru dinikmati oleh mereka yang berada di tengah alias beberapa titik perantara antara petani dengan konsumen.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)