MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Sarimuda mengungkapkan, pemkab juga melakukan pengurangan anggaran diselu ruh OPD karena sangat minim anggaran pembangunan daerah yang di alokasikan di APBD TA 2019. “Selain pengurangan tenaga pegawai, anggaran OPD juga dikurangi,” ungkapnya.
Berdasarkan data yang diperoleh, tenaga honorer yang akan diberhentikan sebanyak 965 orang bertugas di Dinas Kesehatan, terdiri atas bidan dan perawat.
Kemudian 560 orang di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagian besar petugas jaga pintu air, Dinas Perhubungan 230 orang, Satuan Polisi Pamong Praja 300 orang, Dinas Pengendalian Pen duduk dan KB sebanyak 280 orang yang merupakan penyuluh KB dan di sekretariat daerah sekitar 200 orang.
Baca Juga: Pemerintah Akan Susun Aturan P3K untuk Guru Honorer
Sekretaris Forum Guru Honor (FGH) Kabupaten Simalungun Beni Purba menyesalkan kebijakan tersebut tanpa ada musyawarah terlebih dahulu. Apalagi, gaji para guru selama beberapa bulan tidak diterima secara utuh alias dipotong.
“Pemberhentian tenaga honorer apalagi jika ada guru akan menambah penderitaan kami. Sudah gaji dikurangi diber hentikan pula. Jelas kami sangat menyesal,” ujar Beni.