PII Berikan Jaminan Proyek Satelit Multifungsi Senilai Rp9 Triliun

JAKARTA – PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII siap memberikan penjaminan terhadap proyek Satelit Multifungsi (High Throughput Satellite/ HTS) yang akan dibangun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Sebelumnya PII juga memberikan jaminan proyek Palapa Ring Paket Barat, Tengah, dan Timur. Proyek tersebut merupakan salah satu pengembangan jaringan backbone yang dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Komunikasi Kabel Laut dan Sistem Komunikasi Serat Optik ke-57 kabupaten/kota yang belum terlayani.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, proyek Satelit Multifungsi ini memiliki nilai capital outlay lebih dari USD600 juta atau sekitar Rp9 triliun. Proyek itu akan menggunakan skema availability payment dengan masa kontrak 15 tahun.

Baca Juga: Garap Proyek Rp220 Triliun, Penjaminan Infrastruktur Indonesia Yakin Dapat Pinjaman Rp42 Triliun

Dia juga menyatakan, saat ini proyek HTS tengah tahap tender yang diikuti konsorsium dari lima perusahaan swasta asing yang memiliki slot orbit. Dipilihnya konsorsium sebagai prasyarat dalam tender adalah lantaran nanti pemenang tender harus bisa merancang, mendesain, memanufaktur, hingga meluncurkan satelit dengan kapasitas total 150 gigabita per de tik yang tersebar di lima lokasi di seluruh Indonesia.

Ditargetkan pemenang tender sudah bisa diumumkan pada akhir kuartal I/2019 mendatang. Setelah itu, akan diikuti tahap financial close sehingga bisa dimungkinkan beroperasi komersial pada kuartal I-2022 mendatang.

“Jadi, nanti akan ada 149.400 public sites atau antena, dan ini saya mau assemblingnya harus dibagi rata di lima regional jangan terpusat di Cikarang saja,”kata Rudiantara di Jakarta.

Baca Juga: Penjaminan Infrastruktur Indonesia Berikan Jaminan Dua Proyek Strategis Senilai Rp30 Triliun

Untuk lebih menekan biaya, rencananya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) juga sedang mengkaji menggunakan skema blended finance dengan menggunakan dana-dana filan tropi pada saat nanti masuk ke tahap financial close. Hal ini juga sesuai dengan karakteristik skema availability payment karena komposisinya 20% ekuitas dan sisa nya 80% financing.

Direktur Utama PT PII Armand Hermawan mengapresiasi inisiatif BAKTI dan Kemen kominfo dalam mendorong pembangunan infrastruktur Indonesia melalui proyek Palapa Ring yang dilanjutkan dengan proyek HTS dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Komitmen kementerian dalam mengawal proyek sampai akhir menentukan cepat tidaknya satu proyek mencapai tahap financial close hingga operasi komersial.

(Feby Novalius)