Belum selesai, persoalan juga bertambah, sebab belum kuatnya forum data antara pusat dan di daerah. Oleh karenanya perlu ada satu data besar untuk menghasilkan data yang mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan.
"Kita perlu adopsi ketersediaan big data dan memperkuat data statistik," ucapnya.
Baca Juga: Menko Darmin Minta BPS Bisa Siapkan Data Harga Beras Sesuai Jenis
Lewat big data ini juga diharapkan data tersebut bisa diakses dan dibagikan pakaikan antara Kementerian, Lembaga dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata dan interperabikitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.
Hal ini juga sesuai dengan Rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia versi 17 pasal 1 ayat 1 yang saat ini sedang menunggu untuk ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.