MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Pemerintah akan meningkatkan angka alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa pada 2019. Peningkatan alokasi dana, diharapkan dapat diserap dan digunakan dengan baik untuk masyarakat.
"Di tahun 2019 pemerintah pusat bakal mengalokasikan dana transfer ke daerah dan dana desa yang lebih besar yaitu mencapai Rp826,8 triliun, meningkat dari tahun ini yang hanya Rp763,6 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Keynote Speech Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Senin (10/12/2018).
Baca Juga: Sri Mulyani Buka Rahasia Pejabat Daerah yang Datang ke Jakarta demi SPJ
Secara lebih rinci, Sri Mulyani menjelaskan, dari total Rp826,8 triliun, sebanyak Rp756,8 triliun merupakan transfer ke daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan yang lainnya. Sementara, sisanya atau sebesar Rp70 triliun merupakan dana desa.
Meski akan terjadi peningkatan alokasi dana ke daerah, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyayangkan masih banyak terjadi tindak korupsi di dalamnya. "Contoh, ada proyek yang seharusnya dibangun dengan anggaran tersedia yaitu Rp20 miliar, tapi ternyata hanya dialokasikan Rp16 miliar," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Menkeu Sebut Banyak Makelar Anggaran di Daerah
Kemudian Sri Mulyani juga mengatakan, saat ini alokasi DAU untuk pembangunan infrastruktur di daerah, yang ditargetkan mencapai angka 25% masih belum tercapai. Menurut dia, hal ini diakbatkan karena masih adanya tindak korupsi dalam instansi yang terkait.
"Sebagian besar habis untuk gaji. Belanja daerah saat ini berupa belanja pegawai sebesar 36%. Itu sudah bagus, dulu sampai 60%. Barang dan jasa 23%, modal hanya 19% Jadi pembangunan infrastruktur yang seharusnya 25% tidak tercapai di daerah," tutur Sri Mulyani.
Baca Juga: Wapres JK Sebut Korupsi Terjadi karena Perizinan yang Lambat
Menurut dia, hal tersebut yang kemudian banyak membuat aparatur negara harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski sudah banyak pelaku tindak korupsi yang ditangkap, masih banyak pihak yang belum jera.
Menurut catatannya, saat ini sudah ada 111 kepala daerah ditangkap oleh KPK. "Kalau 10 ya mereka sial saja. 111? Tetep mereka sial juga? Itu sudah mati nuraninya," kata Sri Mulyani.
Karena itu, Sri Mulyani menekankan kepada semua pemda, untuk tidak mengambil hak masyarakat. "Jangan menghisap, jangan mengambil, dan jangan mengurangi hak masyarakat. Itu seperti anda, memakan telur anda sendiri," kata Sri Mulyani. (iNews.id)
(Dani Jumadil Akhir)