Terminal Jatijajar Beroperasi 2019

DEPOK – Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memastikan pengoperasian Terminal Jatijajar yang mengintegrasikan sejumlah moda transportasi akan dilakukan pada akhir 2019.

Saat ini terminal tersebut masih dalam tahap uji coba. Terminal Jatijajar yang dibangun sejak 2008 dan selesai pada tahun ini menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah dan dilakukan secara bertahap. Karena masuk tipe A, maka kewenangan atas pengelolaan terminal tersebut berada di pemerintah pusat. Direktur Prasarana BPTJ Heru Wisnu Wibowo mengatakan, pembangunan Terminal Jatijajar telah diresmikan oleh BPTJ dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pada 17 September lalu. Menurut dia, terminal tersebut memang sudah beroperasi, tapi bus antarkota dan antarprovinsi (AKAP) belum masuk ke terminal karena masih mengurus kartu pengawasan (KP) bagi bus AKAP yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan.

Baca Juga: Menhub Beberkan Kinerja Transportasi dalam 4 Tahun, Ini Hasilnya

”Di 2019 bisa beroperasi minimal. Kalau untuk keseluruhan, belum bisa, paling menjelang akhir tahun (2019). Diharapkan terminal tersebut memenuhi standar terminal tipe A,” katanya. Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihantono mengungkapkan, Terminal Jatijajar baru memasuki tahapan uji coba operasional. ”Terminal Jatijajar baru masuk tahapan uji coba dan terus dilakukan evaluasi. Akhir tahun ini jembatan kita rampungkan dulu,” kata Bambang. Pihaknya akan mengevaluasi uji coba Terminal Jatijajar hingga akhir tahun ini.

Tujuannya untuk mengetahui kekurangan fasilitas infrastruktur dan pelayanan di terminal tersebut. Ke depan Terminal Jatijajar bisa masuk kategori terminal transit orinted development (TOD). ”Ini kan baru uji coba operasional dulu. Pengoperasian Terminal Jatijajar ini merupakan bentuk sinergitas pemerintah pusat dan daerah,” tukasnya. Kuota terminal ini, kata dia, bisa menampung hingga 200 armada. Pada musim mudik kemarin, terminal ini sudah digunakan untuk akses bus AKDP dan AKAP. ”Ini masuk dalam tipe A yang kewenangannya berada di pusat, yakni BPTJ. Namun, sinergi dengan pemerintah daerah setempat juga terus dijalin. Ini bukti sinergi pusat dengan daerah,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok Dadang Wihana membenarkan kewenangan pengelolaan Terminal Jatijajar berada di tangan BPTJ. ”Kita mensupport langkah Terminal Jatijajar dioperasikan penuh karena Jalan Raya Bogor harus bersih dari bus antar provinsi yang mangkal di jalan itu,” katanya. Untuk pengoperasian penuh terminal, kata dia, saat ini tengah diselesaikan perubahan kartu pengawasan (KP) untuk operasional bus AKAP di Terminal Jatijajar.

Dadang mencontohkan, bus antar provinsi rute Bogor-Wonogiri yang sudah ada harus diubah menjadi Depok-Wonogiri. ”Mulai Januari tidak ada lagi bus beroperasi di Jalan Raya Bogor melalui agen,” ucapnya.

(R Ratna Purnama)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)