Baca Juga: Sri Mulyani Geram Pejabat Daerah Habiskan Anggaran untuk Jalan-Jalan
"Kami melihat fasilitas di perbatasan dan juga keseluruhan kesiapan dari instansi terkait dalam menjalankan tugas menjaga perbatasan ini, seperti misalnya dari imigrasi ada kebijakan baru mengenai untuk bisa masuk ke NKRI yang mengharuskan adanya paspor dan karantina," jelasnya.
Sementara itu, dalam percakapan dengan para pedagang, Sri Mulyani juga menerima banyak masukan terkait berkurangnya volume perdagangan di wilayah perbatasan tersebut.
"Kebijakan untuk penegakan hukum di perbatasan adalah kebijakan yang baik. Hal tersebut untuk menjaga keamanan dan hubungan yang lebih formal antara Papua Nugini dengan Indonesia, namun implikasi dari kegiatan ekonomi yang menurun perlu untuk kita fikirkan. Nanti saya akan membahasnya dengan menteri terkait,” ujarnya.
(Dani Jumadil Akhir)