Perketat Pengawasan BBM, BPH Migas Bakal Buka Kantor Cabang di Daerah

"Pasalnya masih ada penyelewengan BBM bersubsidi yang terjadi di daerah," jelasnya.

Baca Juga: Bahas BBM Satu Harga, BPH Migas Rapat dengan Ketua DPR

Dia menambahkan, untuk anggaran pembentukan kantor BPH Migas di daerah berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dari APBN. Di mana tiap tahun BPH Migas ajukan anggaran ke Kemen ESDM dan dibahas di DPR RI.

"Nantinya berapa yang disetujui, tahun lalu Rp160 miliar. Itu kecil dari PNBP kita dapat tahun 2018 yakni Rp1,35 triliun melebihi target," pungkasnya.

(Feby Novalius)