Istana Sebut Data The Economist Tidak Akurat

JAKARTA - Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika menilai kritik yang disampaikan oleh majalah berbahasa Inggris The Economist terhadap kinerja pemerintah Indonesia tidak berdasarkan data yang akurat.

"Kami mengapresiasi atas kritik yang disampaikan oleh The Economist, namun banyak dari kritik itu yang perlu diklarifikasi karena tidak didasarkan kepada data yang akurat dan peta komprehensif atas kemajuan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu," kata Ahmad Erani Yustika dalam pernyataan tertulis seperti dikutip Antara News, di Jakarta, Minggu (27/1/2019).

Menurut Erani, The Economist mengkritik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla karena menekankan pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mengedepankan geliat investasi menarik investor.

 Baca Juga: Sederet Fakta Capaian Ekonomi Pemerintahan Jokowi Sepanjang 2018

Majalah tersebut pada pekan lalu membuat tulisan tentang kritik janji kampanye Presiden Joko Widodo untuk memberikan pertumbuhan PDB sebesar 7% per tahun pada akhir masa jabatan pertamanya. Namun realisasinya hanya sekitar 5%.

Prospek untuk 2019 juga terlihat tidak lebih baik, terutama karena Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga enam kali dalam sembilan bulan terakhir untuk menahan penurunan rupiah.

Kritikan kedua adalah soal rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia yang memiliki kualifikasi yang baik. Hal ini dikeluhkan oleh para pebisnis tentang kurangnya pekerja Indonesia yang terampil. Meski 20% anggaran APBN untuk pendidikan namun standar pendidikan di Indonesia masih rendah.

 Baca Juga: 4 Tahun Jokowi-JK, Ada 98 Titik BBM Satu Harga

The Economist juga melihat tingginya upah tenaga kerja Indonesia. Upah pekerja manufaktur Indonesia 45% lebih tinggi dari Vietnam karena kebijakan populis Pemerintah Daerah (Pemda) yang sebagian besar merupakan politikus untuk mengangkat suara mereka.

Kritikan lainnya adalah dalam hal belanja anggaran karena pada awalnya pemerintahan Jokowi-JK. Awalnya Jokowi fokus untuk pembangunan infrastruktur namun dalam anggaran 2018, The Economist melihat modal untuk infrastruktur justru menurun, digantikan dengan belanja subsidi.

Menanggapi kritikan itu, Erani mengatakan indikator-indikator makroekonomi Indonesia tetap solid dan cenderung membaik. Beberapa indikator yang dimaksud adalah tren pertumbuhan ekonomi Indonesia justru naik dari 5,01% pada 2014 menjadi 5,17% pada 2018 (Triwulan III).

 Baca Juga: 4 Tahun Jokowi-JK, Menko Darmin: Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Tengah Gejolak

Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan penurunan sejak 2011 hingga 2015. Pada 2011, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,4% dan turun menjadi 4,9% pada 2015; setelah itu pertumbuhan ekonomi menanjak kembali secara perlahan di saat negara lain pertumbuhan ekonomi makin turun, termasuk Cina.

"Kualitas pertumbuhan ekonomi membaik. Untuk pertama kalinya sejak 2016 pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan secara bersamaan. Seperti diketahui, pada periode 2005-2014 ketimpangan pendapatan terus meningkat," tambah Erani.