Disebut Menteri Pencetak Utang, Sri Mulyani: Saya Enggak Baper

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa dirinya tidak bawa perasaan (baper) disebut sebagai menteri pencetak utang oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

"Jadi tugas Kemenkeu tidak hanya pencetak utang. Saya enggak baper kok. Ini jadi pelajaran buat kita semua," kata Sri Mulyani dalam acara orientasi pegawai baru rekrutmen umum 2018 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Sri Mulyani meminta ini dijadikan pelajaran saja sebab tugas Kementerian Keuangan juga ikut mewujudkan cita-cita negara.

 Baca Juga: Sri Mulyani Disebut Pencetak Utang, Menko Luhut: Dia Menteri Ekonomi Terbaik

Akhir-akhir ini memang sedang ramai pernyataan Calon Presiden Nomor 02 Prabowo Subianto yang menyebutkan menteri keuangan sebaiknya diganti dengan nama menteri pencetak utang.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti sebelumnya mengatakan, seorang calon presiden tidak sepantasnya mengolok-olok nama sebuah institusi negara.

"Kementerian Keuangan adalah sebuah institusi negara yang penamaan, tugas dan fungsinya diatur oleh Undang-Undang. Siapapun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh Undang-Undang, apalagi seorang calon presiden," ujar Nufransa.

Nufransa menuturkan, pengelolaan utang diatur dalam undang-undang dan pengajuannya harus melalui persetujuan DPR, dibahas secara mendalam dan teliti. Utang adalah bagian dari pembiayaan yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal dan APBN. Kebijakan fiskal dan APBN adalah alat untuk menjaga perekonomian dan alat untuk memakmurkan rakyat dan mencapai tujuan bernegara.

APBN dituangkan dalam Undang-Undang yang merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai yang berada di DPR. Pelaksanaan UU APBN dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen BPK dan dibahas dengan DPR. Semua urusan negara ini ditur oleh Undang-Undang.

 Baca Juga: Sri Mulyani Disebut Menteri Pencetak Utang, Kemenkeu: Tak Pantas Menghina

Pengelolaan dan kredibilitas APBN dan utang juga dinilai oleh lembaga rating dunia yang membandingkan utang dan kualitas kesehatan keuangan negara secara konsisten. Indonesia termasuk dalam kategori investment grade oleh lembaga rating Moodys, Fitch, S&P, RNI dan Japan Credit Rating Agency

"Dengan peringkat tersebut adalah salah menyatakan utang negara sudah dalam stadium lanjut. Yang benar adalah kondisi keuangan negara dalam keadaan sehat dan bugar. Seharusnya semua calon presiden menyampaikan informasi yang benar pada rakyat, bukan ucapan menyesatkan dan bahkan bertujuan menakut-naluri rakyatnya," kata Nufransa.

Menurutnya, rakyat membutuhkan kontestasi program yang kredibel, bukan propaganda untuk menciptakan ketakutan dan penyesatan. Itu menjadi tugas kenegarawanan para elit dan yang mencalonkan menjadi pemimpin bangsa, yang bertanggung jawab membawa negara dan bangsa Indonesia menjadi negara maju, adil dan makmur, adil dan dihormati serta disegani didunia.