Sawit Banyak Ditolak, Pengusaha Siapkan Produk Ramah Lingkungan

JAKARTA - Pihak swasta siap bantu pemerintah dalam mempromosikan sawit kepada dunia supaya tidak dianggap berbahaya dan merusak lingkungan. Salah satu caranya adalah dengan pengembangan program Greenlifestyle.

Seperti diketahui, sawit sendiri saat ini mendapatkan banyak tekanan dari berbagai negara dengan alasan merusak lingkungan. Hal tersebut sangat mengganggu Indonesia sebagai salah satu negara dengan penghasil sawit terbesar di dunia.

Coorporation Responsibilities & Sustainable Development Manager Cargill Yohanes Agung Baskoro mengatakan, ke depannya seluruh perusahaan sawit yang berada dalam naungan Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) akan mendorong konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Nantinya, untuk mendukung ini masing-masing perusahaan sawit harus bisa menetapkan standarnya sendiri agar tidak merusak lingkungan.

"Kami berusaha agar semua suplay sawit complay dengan standar yang diterapkan," ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Baca Juga: Kemenperin Buat Alat Canggih untuk Tingkatkan Kualitas Olahan Kelapa Sawit

"Awalnya menjadi sebuah lifestyle dan miss produk. Kalau ditetapkan secara massal bahwa memproduksi sesuatu dengan cara sustainable green itu bukan sesuatu yang luar biasa," imbuhnya.

Menurut Yohanes, dengan cara seperti itu maka dunia akan menganggap jika produk sawit tidak berbahaya. Sehingga produk sawit Indonesia bisa diterima oleh negara lain.

"Perlu ada suatu komitmen bersama peneliti Universitas biar kita punya bahasa uang sama untuk mempromosikan sawit. Jadi biar tahu kalau sawit itu enggak sejelek apa yang dilakukan. Selama ini masih belum di blowup dan diketahui secara umum oleh masyarakat," jelasnya.

Sementara itu Chairman IBCSD Sihol Aritonang mengatakan, lewat program Greenlifestyle bisa mendorong sektor swasta mengubah pola pikir dan sistemnya. Ini juga sesuai dengan permintaan dari pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro yang meminta jika produk-produk yang di produksi secara harus sesuai standar SDGs.

Menurutnya, pemerintah meyakini bahwa pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau adalah kunci untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan inklusivitas sosial, khususnya untuk generasi mendatang. Oleh karenanya, peran swasta bersama pemangku kepentingan lain dalam menciptakan iklim kolaborasi akan memberikan dampak yang besar bagi pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.

“Upaya kami untuk menerapkan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan sangat sesuai dengan kebijakan Indonesia saat ini untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan," ucapnya.

Baca Juga: 20 Juta Masyarakat Asean Bergantung pada Industri Sawit

Demi mencapai pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, sektor swasta siap mempromosikan pengadaan sumber daya berkelanjutan, melakukan pengembangan kapasitas untuk produksi berkelanjutan, pendidikan dan promosi untuk menggunakan produk yang berkelanjutan (menciptakan pasar yang bertanggung jawab), serta advokasi untuk perbaikan kebijakan dan standar.

"Ini diperkuat dalam persiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di bawah kepemimpinan Pak Bambang yang akan didasarkan pada bukti untuk mencapai keseimbangan antara target pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan upaya untuk mengurangi emisi rumah kaca,” jelasnya.

(Feby Novalius)