"Misalnya saya tahu di Bina Marga sedang dikembangkan inputing IMRS sehingga bisa tahu berapa untuk satu ruas jalan nasional kita, berapa mantapnya, di mana, dan mudah-mudahan semakin berkembang karena sekarang baru tiga provinsi. Saya tahu walaupun Bina Marga belum lapor saya," jelasnya.
Pada 2019 juga disiapkan digitalisasi perizinan atau e-submission. Digitalisasi juga akan diterapkan pada proses pengadaan (e- procurement), monitoring dan pengawasan (e- monitoring & e-supervisi), dan pasar digital sektor konstruksi (library data).
Namun dalam rangka mendukung pelaksanaannya diperlukan beberapa action plan. Seperti upaya persiapan infrastruktur (software dan hardware), dan persiapan SDM (humanware) baik ASN PUPR, maupun para penyedia jasa.
"Harapannya anak-anak muda bisa melihat inovasi dan melihat apa yang bisa kita buat," ucapnya.
Sebagai informasi, Kementerian PUPR sendiri ada lebih dari 100 aplikasi atau sistem informasi yang mendukung layanan perizinan, perencanaan, monitoring, geography information system, dan sistem lainnya sebagai dukungan pembangunan infrastruktur maupun layanan yang bersifat internal seperti kepegawaian, hingga tata persuratan.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)