"Ke depan tentu pemerintah enggak mau lagi bagi lahan, yang lalu yah sudah, tapi ke depan enggak mau lagi," kata dia.
Baca Juga: Ramai soal HGU Prabowo, Begini Cara BPN Kurangi Penguasaan Tanah
Luhut menyatakan, ke depan pemerintah akan menerapkan kebijakan satu peta (one map policy), yakni sebuah kebijakan dalam hal informasi geospasial. Sehingga, dengan sistem ini kepemilikan aset pun bisa transparan.
"Dengan one map policy bisa tahu (setiap orang) punya berapa, bukan hanya tanah tapi juga properti. Jadi yang ngomong sok bersih bisa ketauan tokoh ini punya apa saja," pungkasnya.
(Feby Novalius)