Lagi pula, saat ini keberadaan perumahan rakyat masih ada meskipun bergabung dalam satu lembaga sebelumnya yakni Pekerjaan Umum ,namun menurutnya, fokus pemerintah untuk menyediakan hunian tidak pernah terpinggirkan.
"Kan tetap kementerian yang artinya masih jadi satu prioritas dalam kebijakan sehingga dalam entitias masih jadi satu kepentingan," jelasnya.
Sama halnya dengan Arif, Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata mengaku setuju penggabungan dan pemisahan tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk menyediakan pemukiman bagi masyarakat.
"Mengomentari ada tidaknya itu tari sudah ya. Kalau dari asosiasi pihak swasta keluh kesahnya sudah saya sampaikan," ucapnya.