JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut pembangunan rumah subsidi dalam dua bulan ini tersendat. Hal tersebut disebabkan karena para pengembang banyak yang menahan pasokannya menunggui kenaikan harga hunian.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Harry Endang Kawidjaja mengatakan, pihaknya sama sekali tidak menahan pasokan rumah khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sekalipun saat ini harga rumah subsidi belum dinaikan.
"Mungkin saja ada yang menahan, tapi kita enggak ada perintah (ke anggota asosiasi) untuk menahan," ujarnya kepada Media di Jakarta, Kamis (7/3/2019).
Bagi pengembang, jika menunda-nunda pasokan maka akan berdampak pada kinerja pengembang itu sendiri. Apalagi pemerintah juga tidak mematok jumlah yang akan dibantu dengan skema subsidi ini.
"Kalau kita tunda (pembangunannya) lebih parah lagi," ucapnya.
Sebagai informasi, untuk informasi pada tahun ini, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR mendapat alokasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 7,1 triliun.
Anggaran tersebut berasal dari alokasi DIPA sebesar Rp 5,2 triliun ditambah dengan proyeksi pengembalian pokok sebesar Rp 1,9 triliun. Adapun sasaran penyaluran dana tersebut untuk 68.858 unit rumah.